Demokrasi dapat menjadi jalan mewujudkan kesejahteraan saat prosesnya berjalan seimbang antara prosedural dan deliberatif.

Sejak tahun 2000, KEMITRAAN mendorong implementasi demokrasi inklusif yakni turut serta berkontribusi dalam penguatan dalam mekanisme Pemilu yang bebas dan adil, serta menekankan pada proses keterlibatan warga melalui musyawarah dan diskusi publik dalam pembangunan dari level nasional hingga desa.

Demokrasi inklusif melibatkan setiap aktor tata kelola, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha. Termasuk melakukan peningkatan kapasitas mereka sehingga inisiasi kerja-kerja kolaboratif terus dioptimalkan untuk memastikan proses membangun negeri tidak ada yang tertinggal, no one left behind.

Kualitas partisipasi publik dalam berdemokrasi dapat dilihat dari;

• partai politik yang transparan dan akuntabel,
• sistem Pemilu menghasilkan pemimpin berkualitas,
• otonomi menjadi solusi persoalan daerah,
• pelayanan publik lebih baik,
• fungsi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berjalan optimal, serta sektor bisnis yang akuntabel.