Suasana Munas Perempuan yang diikuti secara daring pada 26-27 Maret 2024 JAKARTA – Munas Perempuan merupakan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi kolektif INKLUSI. Kolaborasi dilakukan dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan telah memproses usulan dari 477 desa 163 kabupaten/kota dan 35 provinsi. Munas Perempuan ... Keterlibatan Perempuan Adat dalam Menyuarakan Aspirasinya di Munas Perempuan 2024
Visi kami adalah mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera berdasarkan prinsip dan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Tentang KamiArea dampak Kami
Program
Sejak tahun 2000 Kemitraan berupaya mendorong penerapan tata kelola yang baik (good governance) di seluruh sektor tanah air. Berikut program-program yang telah lalu dan masih berjalan:
Kisah
Hampir dua dekade lalu, kakao senantiasa menjadi komoditas unggulan Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menopang kinerja ekspor daerah ini. Pada masa kejayaannya dahulu, komoditas kakao Sulsel menjadi primadona pada sektor perkebunan sejalan dengan tingkat kesejahteraan para petani kakao di sentra-sentra produksi. Tanaman yang lebih sering disebut dengan buah coklat ini banyak dipakai sebagai bahan untuk membuat ... Menyemai Kembali Kejayaan Kakao Bulukumba
Baca SelengkapnyaKemitraan dalam tiga fakta
-
400+ Program
Sejak tahun 2000, kami telah mengelola lebih dari 400 program
-
US$ 170 Juta
Jumlah total implementasi program kami
-
450+
Kami melaksanakan program kami bersama dengan 449 organisasi mitra
Berita & Pandangan
-
Diseminasi Hasil Riset: Tidak Beda Nasib Perempuan Adat Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS
Tepat setahun yang lalu yaitu April tahun 2022, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun lahirnya UU ini merupakan hal baik yang dinantikan selama ini, tapi kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat bergantung pada regulasi tersebut. Khususnya dalam konteks masyarakat adat yang selama ini sulit dalam mengakses layanan dasar, apalagi layanan ... Diseminasi Hasil Riset: Tidak Beda Nasib Perempuan Adat Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS
-
Empat Rekomendasi Agar Pemilu Inklusif dan Demokratis
KEMITRAAN tergabung dalam Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum). Pokja Identitas Hukum terbentuk karena memiliki perhatian serius pada upaya penguatan kependudukan dan pencatatan sipil khususnya untuk kelompok rentan, seperti masyarakat adat juga penyandang disabiltas. Sehubungan dengan momen penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari, Pokja Identitas Hukum menyelenggarakan seminar ... Empat Rekomendasi Agar Pemilu Inklusif dan Demokratis