Suasana Munas Perempuan yang diikuti secara daring pada 26-27 Maret 2024 JAKARTA – Munas Perempuan merupakan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi kolektif INKLUSI. Kolaborasi dilakukan dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan telah memproses usulan dari 477 desa 163 kabupaten/kota dan 35 provinsi. Munas Perempuan ... Keterlibatan Perempuan Adat dalam Menyuarakan Aspirasinya di Munas Perempuan 2024
Our vision is to create a just, democratic and prosperous Indonesia based on the principles and practices of good and sustainable governance.
About UsOur Impact Area
Program
Sejak tahun 2000 Kemitraan berupaya mendorong penerapan tata kelola yang baik (good governance) di seluruh sektor tanah air. Berikut program-program yang telah lalu dan masih berjalan:
Stories
Menyemai Kembali Kejayaan Kakao Bulukumba
Hampir dua dekade lalu, kakao senantiasa menjadi komoditas unggulan Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menopang kinerja ekspor daerah ini. Pada masa kejayaannya dahulu, komoditas kakao Sulsel menjadi primadona pada sektor perkebunan sejalan dengan tingkat kesejahteraan para petani kakao di sentra-sentra produksi. Tanaman yang lebih sering disebut dengan buah coklat ini banyak dipakai sebagai bahan untuk membuat ... Menyemai Kembali Kejayaan Kakao Bulukumba
Read More
Kemitraan in three facts
-
400+ Program
Since 2000, we have managed more than 400 programs
-
US$ 170 Million
The total number of implementations of our programs
-
450+
We implement our program together with 449 partner organizations
News & Views
-
Diseminasi Hasil Riset: Tidak Beda Nasib Perempuan Adat Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKSTepat setahun yang lalu yaitu April tahun 2022, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun lahirnya UU ini merupakan hal baik yang dinantikan selama ini, tapi kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat bergantung pada regulasi tersebut. Khususnya dalam konteks masyarakat adat yang selama ini sulit dalam mengakses layanan dasar, apalagi layanan ... Diseminasi Hasil Riset: Tidak Beda Nasib Perempuan Adat Korban Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS
-
Empat Rekomendasi Agar Pemilu Inklusif dan DemokratisKEMITRAAN tergabung dalam Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum). Pokja Identitas Hukum terbentuk karena memiliki perhatian serius pada upaya penguatan kependudukan dan pencatatan sipil khususnya untuk kelompok rentan, seperti masyarakat adat juga penyandang disabiltas. Sehubungan dengan momen penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari, Pokja Identitas Hukum menyelenggarakan seminar ... Empat Rekomendasi Agar Pemilu Inklusif dan Demokratis
-
Anak Muda Diminta Menyurati Caleg dan KPU untuk Isu Perubahan IklimJakarta, 01 Maret 2023. Mayoritas penduduk Indonesia adalah anak muda, dan sebagian besar dari mereka menganggap perubahan iklim sebagai isu serius yang harus segera ditangani oleh negara. Fakta ini menjadi alasan...
-
Anak Muda Diminta Menyurati Caleg dan KPU untuk Isu Perubahan Iklim
Jakarta, 01 Maret 2023. Mayoritas penduduk Indonesia adalah anak muda, dan sebagian besar dari mereka menganggap perubahan iklim sebagai isu serius yang harus segera ditangani oleh negara. Fakta ini menjadi alasan...
Videos
-
Adaptation Fund Country Exchange in Pekalongan and Semarang
-
Fatia Maulidiyanti (1): Anak Muda, Pemilu, dan Masa Depan Demokrasi
-
UU ITE Direvisi Lagi, Berkah Atau Musibah?
-
Bincang KHI #4: Pendampingan Komunitas, Kunci Sukses Tercapainya Target & Tujuan Implementasi PS
-
Ngobrol Inklusif 10: Bagaimana Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau?
-
Ngobrol Inklusif 11: Pembangunan Inklusif Sebagai Solusi Ketermarginalan Orang Rimba & Talang Mamak?
Publication
As a pioneer of policy advocacy in the post-reform homeland, Kemitraan's knowledge products have become many references to post-reform Indonesia's situation. If you can't download directly from this site, contact us for a copy:
