Beranda / Publication

Kolaborasi Cegah Korupsi

Foto: Dok. Kemitraan

Pada Selasa, 17 Mei 2022, beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) anti korupsi terkemuka di Indonesia berkumpul dalam pertemuan konsolidasi untuk memulai kolaborasi di bawah naungan program U.S Agency for International Development (USAID) yaitu Indonesia Integrity Initiative (INTEGRITAS).  

USAID INTEGRITAS adalah program berdurasi lima tahun (2022-2027) yang dilaksanakan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) bersama anggota konsorsium antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia (TI-I), dan Basel Institute on Governance. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat, dan penguatan budaya integritas baik di sektor publik maupun swasta.  

Program USAID INTEGRITAS merupakan perwujudan dari strategi USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) menuju Journey to Self-Reliance (J2SR). J2SR adalah pendekatan baru terhadap pembangunan internasional dan bantuan kemanusiaan yang diterapkan oleh USAID dengan tujuan mempromosikan transisi menuju pengelolaan dan bentuk kepemilikan program bersifat lokal.

Dalam pertemuan ini, perwakilan masing-masing anggota konsorsium mendiskusikan aspek penting terkait desain dan pengelolaan program untuk memastikan efektivitas program serta sesuai dengan aturan dan panduan yang digariskan oleh USAID selaku mitra dan co-investor pembangunan Indonesia. Dengan demikian, tujuan pelaksanaan pertemuan ini adalah agar pendayagunaan sumber daya, yang dimungkinkan oleh dukungan dermawan masyarakat Amerika, dapat dipakai secara bertanggung jawab dan program USAID INTEGRITAS mencapai dampak yang maksimal.  

“USAID berkomitmen untuk mendayagunakan keahlian dan solusi lokal bagi pembangunan,” ujar Dondy Sentya dari USAID Indonesia. “Kami bangga bahwa program kami berfokus pada pencegahan korupsi dan mendukung organisasi masyarakat sipil lokal dalam melanjutkan upaya melawan korupsi,” tambah Dondy.  

Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif KEMITRAAN mengatakan, “Program ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan bahwa kesuksesan program ini ditentukan oleh kerjasama kita semua. Oleh karena itu, saya berharap untuk kita dapat bersungguh-sungguh melaksanakannya. Pertemuan ini menjadi awal kekompakan untuk kita bekerja bersama. Mudah-mudahan, melalui pertemuan ini, kohesivitas di antara kita sebagai anggota konsorsium dapat terbangun.” 

Pada sambutannya, Chief of Party USAID INTEGRITAS, Justin Snyder, menyuarakan pernyataan senada bahwa kolaborasi, saling mendukung dan kerja sama di antara anggota konsorsium menjadi krusial dalam rangka mencapai tujuan program yaitu pencegahan korupsi melalui penguatan dan penerapan kebijakan, serta peningkatan partisipasi publik. 

“Pertemuan konsolidasi ini penting dan bermanfaat untuk kami ikuti karena dapat menolong kami dan anggota konsorsium lainnya untuk memikirkan cara terbaik dalam mengelola program,” ujar Taradhinta Suryandari, peserta pertemuan dari Basel Institute on Governance

Penyelenggaraan program USAID INTEGRITAS bertujuan untuk melindungi pengembangan ekonomi, kesejahteraan publik dan pengelolaan bijak sumber daya publik dari ancaman bahaya korupsi melalui beragam kegiatan termasuk analisa kebijakan, bimbingan teknis, studi kasus, edukasi dan kampanye publik dalam rangka mendukung pencegahan korupsi. 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.