Beranda / Publication

Cerita Estungkara: Awalnya Kehadiran Koperasi Diragukan oleh Warga

Ramainya jalan di sepanjang sungai yang mengelilingi Bandara Sukarno Hatta membuat kami kaget karena begitu padatnya jalan menuju komunitas Cina Benteng di Desa Belimbing, Banten. Langkah kami menyusuri jalan semakin cepat, saat terlihat batas desa yang bertuliskan selamat datang di Desa Belimbing. Pagi ini jalanan semakin ramai oleh lalu lalang orang orang yang mau menjalankan aktivitasnya. Banyaknya motor membuat pusing  kepala dan di pinggiran sungai terlihat sekelomok perempuan sedang mencuci baju. Air sungai terlihat kotor dan penuh sampah. Kami lanjutkan perjalanan masuk di gang sempit di wilayah RT 01 dan 02 RW 01, terlihat pemandangan yang sangat berbeda. Rumah padat penduduk dengan kebun yang penuh rumput dan sampah berceceran di jalan dan kebun. Penduduk di wilayah RW 01 dihuni oleh  100% komunitas Cina Benteng.  Jalanan gang setapak becek karena habis diguyur hujan semalam.

Kami berjalan menuju rumah oleh Ibu Engnie yang terletak di tengah kebun penuh rumput. Di depan rumah ada makam dan jemuran baju yang masih basah.  Dari Ibu Engnie kami mendapatkan informasi tentang komunitas Cina Benteng di Desa Belimbing. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap kami diantar ke rumah Bapak Cuan Hoy ketua RW 01. Singkat cerita, pak RW mendukung kegiatan PPSW Jakartadan bersedia mengantarkan kami ke Kantor Desa Belimbing.

Setiba di Kantor Desa Belimbing, kami diterima dengan ramah oleh Bapak Endang, Sekretaris Desa dan Bapak Maskota, Kepala Desa Belimbing. Kedatangan kami untuk meminta dukungan dan kerjasama program Estungkara yang akan dilaksanakan di Desa Belimbing, dengan salah satu program utama mendorong kemnadirian ekonomi perempuan melalui unit usaha koperasi. Pak Lurah menyambut dan mendukung program, untuk kemajuan para perempuan Cina Benteng di Desa Belimbing.

Koperasi yang telah sejak awal diperkenalkan di Desa Belimbing kepada Pemerintah Desa, Bapak RW, Bapak RT dan juga Ibu-ibu Cina Benteng dipandang sebelah mata dan diragukan.

“Emang bisa bu? Di sini sudah banyak koperasi, ibu-ibu sudah banyak pinjaman, ada yang reboan, kemisan, selasaan. Nanti kalau ada Koperasi lagi malah macet uangnya.  Apalagi ini pakai nabung duluan, yang reboan itu langsung dapet pinjaman tanpa nabung duluan,” ujar Bapak RW ketika kami datang mengenalkan koperasi ini.

Namun PPSW Jakarta tidak menyerah, berbekal pengalaman selama puluhan tahun mendampingi perempuan melalui kelompok-kelompok perempuan dengan kegiatan simpan pinjam maka itu menjadi sebuah tantangan. Kegiatan pendekatan, kunjungan dan sosialisasi programdilakukan, dengan dukungan dari Pemerintah Desa. Hingga akhirnya dilakukan pertemuan untuk pembentukan kelompok Pra-koperasi dengan mengundang 20 orang perempuan Cina Benteng yang sebelumnya hadir di kegiatan sosialisasi program. Di pertemuan ini terbentuklah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWPS) Lampion Merah, dengan susunan  pengurus, aturan-aturannya dan kesepakatan pertemuan satu minggu sekali.

Satu minggu kemudian, hanya Sembilan orang yang hadir dan menabung sebagai tanda masuk sebagai anggota koperasi. Ternyata berkembang banyak informasi yang tidak benar tentang KWPS Lampion Merah.  Untuk meyakinkan Ibu-ibu Cina Benteng bahwa KWPS Lampion Merah ini menjadi milik warga Desa Belimbing, maka kami mengajak Bapak Kepala Desa untuk masuk menjadi anggota.  Perlahan seiring waktu, melalui pendampingan dan kunjungan, anggota bertambah hingga saat ini menjadi 31 orang.  

“Di KWPS Lampion Merah para perempuan Cina Benteng belajar berorganisasi, menggalang kebersamaan dan belajar menjadi pemimpin perempuan,” tutur Ibu Chen Pie ketua KWPS Lampion Merah.

“Setelah bersuami selama 26 tahun saya enggak pernah keluar rumah hanya di rumah saja, jadi ibu rumah tangga, baru sekarang di koperasi saya ingin belajar,” lanjut Ibu Chen Pie.

 Saat transaksi dengan membawa buku tabungan Ibu Henny anggota KWPS Lampion Merah kaget sambil tertawa bahagia menyampaikan keterkejutannya bahwa ia tidak menyangka tabungannya sudah bertambah banyak.  Harapannya ini menjadi awal kebangkitan kepemimpinan perempuan Cina Benteng supaya hidup lebih baik dan sejahtera. 

Ditulis oleh Titik Suryatmi, PPSW Jakarta

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.