Beranda / Proposal

Request for Quotation (RFQ) – Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

5 Mei, 2026 Admin
Judul:Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan (Karhutla)
Tanggal:05 Mei 2026
Nomor Referensi:ITT003/V/KMT/2026
Lokasi:Sulawesi Tengah

Latar Belakang

KEMITRAAN mengundang perusahaan/vendor yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam rangka mendukung kegiatan Participatory Fire Management di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Results-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) untuk mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penguatan tata kelola hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Ruang Lingkup Pekerjaan

  • Pengadaan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan
  • Distribusi peralatan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah KPH
  • Penyusunan berita acara serah terima
  • Dokumentasi kegiatan (foto dan laporan distribusi)
  • Penyampaian laporan akhir kepada KEMITRAAN.

Durasi Pelaksanaan

30 hari kalender sejak kontrak ditandatangani

Nilai Pagu Anggaran

Total pagu anggaran untuk pengadaan ini adalah sebesar Rp 1.500.000.000,-, termasuk pajak dan seluruh biaya terkait. Penawaran yang melebihi pagu anggaran dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Batas Akhir Pengiriman Penawaran

Tanggal:15 Mei 2026
Email:procurement@kemitraan.or.id cc niknik.jatnika@kemitraan.or.id zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id
Subjek:ITT003/V/KMT/2026_Nama Vendor

Klarifikasi Spesifikasi

Vendor dapat mengajukan pertanyaan atau permintaan klarifikasi terkait spesifikasi teknis dan ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam dokumen RFQ.

Seluruh pertanyaan klarifikasi disampaikan secara tertulis melalui email kepada kontak yang ditentukan oleh penyelenggara paling lambat 12 Mei 2026 ke Email: procurement@kemitraan.or.id Subjek: Klarifikasi_ ITT003/V/KMT/2026_Nama Vendor

Unduh dan pelajari dokumen Request for Quotation (RFQ), termasuk ToR dan lampiran, untuk informasi lengkap mengenai spesifikasi teknis, persyaratan administrasi, serta ketentuan pengajuan. Pastikan seluruh dokumen dipenuhi sebelum mengirimkan penawaran. Kelengkapan dokumen bisa diunduh di tautan di bawah ini.
Kelengkapan Dokumen

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali