Project Officer – PARTISIPASI Project

Durasi Kontrak6 bulan dengan kemungkinan perpanjangan
Direct Supervisor Program Manager – Democracy, Justice and Public Service 

Tentang Posisi

KEMITRAAN – Partnership for Governance Reform in Indonesia membuka kesempatan bagi Project Officer yang berpengalaman dan memenuhi kualifikasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan pelaporan proyek PARTISIPASI: Strengthening Civic Space and Citizen Engagement in Indonesia.

KEMITRAAN telah dipilih sebagai Core Group Partner (CGP) dalam Indonesia Democratic Participation Program (Partisipasi) yang didanai oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program yang berlangsung selama empat tahun, dari Juli 2026 hingga Mei 2030, ini dikoordinasikan oleh The Asia Foundation (TAF) dan bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi gerakan demokrasi di Indonesia.

Bertanggung jawab langsung kepada Program Manager – Democracy, Justice and Public Service, Project Officer akan mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan, mengoordinasikan kegiatan dan pemangku kepentingan, mengawasi pelaksanaan di lokasi yang ditugaskan, memantau kemajuan dan hasil proyek, serta berkontribusi dalam penyusunan laporan berkala dan laporan khusus donor. Posisi ini juga akan bekerja sama erat dengan organisasi masyarakat sipil lokal, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Tanggung Jawab Utama

Posisi ini akan bertanggung jawab untuk:

  • Mendukung pelaksanaan keseluruhan siklus proyek sesuai dengan logframe, theory of change, dan anggaran yang telah disetujui.
  • Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan proyek serta menyusun rencana kerja dan anggaran bersama tim proyek.
  • Memastikan kepatuhan terhadap dokumentasi proyek, pedoman donor, serta kebijakan dan prosedur KEMITRAAN.
  • Memfasilitasi dan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, Focus Group Discussions (FGD), dan konsultasi publik bersama mitra, masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
  • Memastikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) terintegrasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan proyek.
  • Mengoordinasikan dukungan dan bantuan teknis bagi staf proyek dan personel mitra.
  • Mendukung inovasi proyek dan peluang untuk memperluas jangkauan proyek serta meningkatkan nilai tambah kelembagaan KEMITRAAN.
  • Mengumpulkan dan menyintesis data serta bukti dari lapangan untuk mendukung sistem Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL).
  • Menyiapkan laporan kemajuan berkala yang mencakup capaian, tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi tindak lanjut.
  • Memastikan dokumentasi kegiatan lapangan tersusun dengan baik, termasuk daftar hadir, foto, video, catatan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.
  • Mengidentifikasi risiko operasional serta mendukung penyusunan langkah mitigasi yang sesuai.
  • Mendukung perencanaan anggaran, pemantauan pengeluaran, pengadaan, serta kebutuhan administratif dan keuangan lainnya.
  • Menyusun Terms of Reference (ToR) untuk kegiatan, narasumber, fasilitator, dan penyedia jasa lokal.
  • Membangun dan memelihara hubungan kerja yang profesional dengan pemerintah, perwakilan donor, organisasi mitra, CSO, dan kelompok masyarakat.
  • Mewakili proyek dalam pertemuan koordinasi di tingkat nasional maupun subnasional sesuai penugasan.
  • Mendukung kegiatan komunikasi dan produk publikasi yang dilaksanakan oleh Communication Officer.
  • Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan safeguards donor dan KEMITRAAN, termasuk pelaksanaan Grievance Redress Mechanism (GRM) dan penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
  • Berkontribusi dalam pengembangan program, penyusunan concept note dan proposal, serta adaptasi program di masa mendatang berdasarkan bukti pelaksanaan dan pembelajaran.

Kualifikasi

Pendidikan

  • Minimal Sarjana (S1) di bidang yang relevan, seperti ilmu politik, pemerintahan/tata kelola publik, ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, studi media, hukum, kebijakan publik, sosiologi, pembangunan sosial, atau bidang terkait lainnya.
  • Memiliki pengetahuan yang baik mengenai demokrasi, partisipasi masyarakat, inklusi sosial, kesetaraan gender, dan disabilitas.

Pengalaman Profesional

  • Minimal 5 tahun pengalaman dalam manajemen proyek, fasilitasi, dan pengembangan masyarakat.
  • Minimal 3 tahun pengalaman khusus bekerja dengan organisasi masyarakat sipil dan dalam upaya advokasi.
  • Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai isu demokrasi, partisipasi masyarakat, pendidikan kewargaan, serta penanggulangan mis/disinformasi.
  • Memiliki komitmen terhadap reformasi tata kelola pemerintahan dan jaringan kerja yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
  • Pengalaman bekerja dengan lembaga internasional menjadi nilai tambah.

Keterampilan dan Kompetensi

  • Memiliki kemampuan perencanaan, organisasi, manajemen waktu, analisis, dan pemecahan masalah yang kuat.
  • Memiliki kemampuan interpersonal, komunikasi, fasilitasi, dan negosiasi yang sangat baik.
  • Mampu membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional, lokal, hingga akar rumput.
  • Memiliki perhatian tinggi terhadap detail, integritas, kehati-hatian, dan pertimbangan profesional yang baik.
  • Mampu bekerja secara mandiri maupun kolaboratif di bawah tekanan dan tenggat waktu yang ketat.
  • Memiliki kemampuan komputer yang baik, termasuk Microsoft Excel serta sistem data/database.
  • Fasih dalam komunikasi tertulis dan lisan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Cara Melamar

Kandidat yang berminat dan memenuhi kualifikasi diundang untuk mengirimkan lamaran melalui tombol di bawah ini. Pastikan lamaran yang disampaikan menunjukkan kesesuaian kualifikasi dan pengalaman profesional Anda dengan persyaratan posisi ini.

Periode pengiriman lamaran 14 - 24 Agustus 2026

TOR - Project Officer (PARTISIPASI) (2)Unduh

Lamar Sekarang

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali