Project Officer – PARTISIPASI Project

Duration of Contract6 months with possible extension 
Direct Supervisor Program Manager – Democracy, Justice and Public Service 

About the Position

KEMITRAAN – Partnership for Governance Reform in Indonesia is seeking an experienced and qualified Project Officer to support the effective planning, implementation, coordination, monitoring, and reporting of the PARTISIPASI: Strengthening Civic Space and Citizen Engagement in Indonesia project.

KEMITRAAN has been selected as a Core Group Partner (CGP) under the Indonesia Democratic Participation Program (Partisipasi), funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). The four-year program, running from July 2026 to May 2030, is convened by The Asia Foundation (TAF) and works with key NGOs to strengthen the consolidation of the democratic movement in Indonesia.

Reporting directly to the Program Manager – Democracy, Justice and Public Service, the Project Officer will support overall project planning and implementation, coordinate project activities and stakeholders, supervise implementation in assigned locations, monitor progress and results, and contribute to the preparation of periodic and donor-specific reports. The position will also work closely with local NGOs, government institutions, civil society organizations, and other relevant stakeholders.

Key Responsibilities

The position will be responsible for:

  • Supporting the implementation of the overall project cycle in accordance with the logframe, theory of change, and approved budget.
  • Preparing, implementing, and reporting on project activities and developing joint work plans and budgets with the project team.
  • Ensuring compliance with project documentation, donor guidelines, and KEMITRAAN policies and procedures.
  • Facilitating and organizing training sessions, workshops, Focus Group Discussions (FGDs), and public consultations with partners, communities, government entities, and other stakeholders.
  • Ensuring Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) principles are integrated throughout project implementation.
  • Coordinating technical assistance and support for project staff and partner personnel.
  • Supporting project innovation and opportunities to expand project outreach and institutional added value.
  • Collecting and synthesizing field data and evidence to support the Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) system.
  • Preparing periodic progress reports covering achievements, challenges, lessons learned, and recommendations for follow-up.
  • Ensuring proper documentation of field activities, including attendance sheets, photos, videos, event notes, and other supporting documents.
  • Identifying operational risks and supporting the development of appropriate mitigation measures.
  • Supporting budget planning, expenditure monitoring, procurement, and other administrative and financial requirements.
  • Developing Terms of Reference (ToR) for activities, resource persons, facilitators, and local service providers.
  • Establishing and maintaining professional relationships with government authorities, donor representatives, partner organizations, CSOs, and community groups.
  • Representing the project in coordination meetings at national and sub-national levels as assigned.
  • Supporting communication activities and publication products carried out by the Communication Officer.
  • Ensuring compliance with donor and KEMITRAAN safeguard policies, including the operationalization of the Grievance Redress Mechanism (GRM) and application of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
  • Contributing to program development, concept notes, proposals, and future program adaptation based on implementation evidence and lessons learned.

Qualifications

Education

  • Minimum Bachelor’s Degree (S1) in a relevant field, such as political science, government/public governance, communication studies, public relations, media studies, law, public policy, sociology, social development, or other related fields.
  • Good knowledge of democracy, civic participation, social inclusion, gender equality, and disability.

Professional Experience

  • Minimum 5 years of experience in project management, facilitation, and community development.
  • Minimum 3 years of specialized experience working with civil society organizations and advocacy efforts.
  • Extensive knowledge and experience in democracy issues, civic participation, civic education, and countering mis/disinformation.
  • Demonstrated commitment to governance reform and a wide multi-stakeholder network.
  • Experience working with international institutions is an asset.

Required Skills and Competencies

  • Strong planning, organizational, time-management, analytical, and problem-solving skills.
  • Excellent interpersonal, communication, facilitation, and negotiation skills.
  • Ability to establish and maintain relationships with stakeholders at national, local, and grassroots levels.
  • Strong attention to detail, discretion, integrity, and professional judgment.
  • Ability to work independently and collaboratively under pressure and tight deadlines.
  • Good computer literacy, including Microsoft Excel and data/database systems.
  • Fluency in written and spoken English and Bahasa Indonesia.

How to Apply

Interested and qualified candidates are invited to submit their application through the button below. Please ensure that your application demonstrates how your qualifications and professional experience meet the requirements of the position.

Application period 14 - 24 August 2026

TOR - Project Officer (PARTISIPASI) (2)Unduh

Lamar Sekarang

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali