Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang, Indonesia rentan mengalami bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, banjir rob. Bencana seperti curah hujan dan suhu ekstrim, kekeringan juga rentan melanda wilayah terpencil dan juga urban perkotaan. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk menghindari risiko sosial-ekonomi.

KEMITRAAN memulai program dampak perubahan iklim secara sistematis untuk menciptakan mitigasi dan adaptasi. Salah satu elemen kunci  melalui kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (mitigasi) di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya yang dapat berkontribusi pada pengurangan produksi serta penyerapan gas rumah kaca. 

Selain itu KEMITRAAN juga fokus meningkatkan resiliensi masyarakat agar dapat menyesuaikan terhadap dampak yang sudah terjadi (adaptasi) secara terencana, sejak dalam proses perencanaan, implementasi serta evaluasi pembangunan, dan menghubungkannya dengan hak asasi manusia khususnya prinsip keadilan iklim, yaitu rekognitif, prosedural, distributif, dan korektif.

Proses tersebut dimulai dari perubahan paradigma dengan menempatkan dampak perubahan iklim sebagai ‘pre-kondisi’ yang tidak dapat lagi dihindari, sehingga tidak reaktif terhadap dampak, tetapi lebih antisipatif dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak bagi semua pihak, baik yang terdampak maupun berpotensi terdampak dalam penanganan perubahan iklim.