Project Officer IR2 – USAID Integritas

  1. Position Information

Post title   : Project Officer for IR 2 (Public Education and Participation on   Anticorruption)

Project     : USAID Integritas

Program Duration of contract: One year (Possibly for extension)
Supervisor : IR 2 Lead

  1. Organizational Context

Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN) 

KEMITRAAN is a multi-stakeholder organization established to promote governance reform. It works hand-in-hand with government agencies, CSOs, the private sector, and international development partners in Indonesia to bring about reform at both the national and local levels. KEMITRAAN builds crucial links between all levels of government and civil society to sustainably promote good governance in Indonesia. 

Good governance is participatory, consensus-oriented, accountable, transparent, responsive, effective, efficient, equitable, inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities and most vulnerable in society are considered. 

Since our inception in 2000, KEMITRAAN has established a wide range of multi-stakeholder networks at all levels. We work together with the government in mainstreaming good governance principles in public policy making, implementation and monitoring phases with evidence-based approach.  

USAID INTEGRITAS 

Awarded on January 10, 2022, the Indonesian Integrity Initiative (INTEGRITAS) is a five-year program funded by USAID/Indonesia and implemented by KEMITRAAN, in collaboration with Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia, and the Basel Institute on Governance, and in partnership with Indonesian civil society organizations (CSOs) and government agencies.  INTEGRITASseeks to address corruption in Indonesia through a dual-tracked approach of systems strengthening and public engagement that facilitates local civil society efforts to address systemic corruption vulnerabilities and conflicts of interest in the country.  

The goal of INTEGRITAS is to support the Government of Indonesia (GOI) in its corruption prevention efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public and private sectors. INTEGRITAS seeks to enhance Indonesian civil society's capacity and role to more effectively partner with and support key GOI oversight institutions, while simultaneously ensuring sufficient preventative and oversight mechanisms are in place in the public and private sectors. The activity will cooperate and work with government and non-government key actors to achieve this goal through two interrelated intermediate results (IRs): 

  • IR 1: Implementation of transparent policies and practices that reduce conflicts of interest increased.  
  • IR 2: Public education on, awareness of, and participation in anti-corruption efforts improved.  

Under the guidance and direct supervision of the IR 2 Lead, INTEGRITAS seeks 1 (One) Program Officer to be primarily responsible for the coordination of the program and implementation of related activities under IR 2. S/he will be responsible for coordinating the overall program planning, implementation, and monitoring of progress, as well as reporting, and synergizing activities across the relevant staff, grantees, and experts within the program. The project officer will support the IR 2 Lead to ensure smooth implementation and coordination of monitoring and evaluation activities, for the specific quality and timely results, and follow all necessary administrative (KEMITRAAN and USAID) rules and policies.

Interested candidates are invited to submit a Cover Letter and CV responding to this advertisement. The selection process will consist of (but not limited to) a written test and interview.

  1. Function/ Key Results

Summary of Key Functions:

  • Programmatic strategic direction and operation
  • Program design and formulation
  • Program management and implementation
  • Strategic partnership and networking
  1. Qualifications

Education: Minimum Bachelor’s degree (S1) in a relevant field (e.g. international relations, law, politics, public policy, development studies, communications, etc) with specialization in good governance, civil society organizations, and anti-corruption in Indonesia. Specific interest and knowledge in natural resources, environment, and business sectors are an advantage.

Strong skills in public education and participation especially civil society oversight, bureaucratic reform, policy analysis, report writing, and presentation, and good skills in the use of social media as campaign tools; a clear commitment to governance reform. Experience in conducting or overseeing multidiscipline research in various methods is an advantage.

Experience At least 5 (five) years’ experience in program management, facilitation and public education and campaign, 3 (three) years of experience in program management at mid to senior level; 3 (three) years of specialized experience working with CSOs and/or government agencies

Wide network with regard to anti-corruption, bureaucratic reform, natural resources and private business policies; Experience working with international donors/International and national NGOs, especially USAID, preferred.

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/03/NEW-TOR-INTEGRITAS-PO-IR-2-2024.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than March 30, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.