Beranda / Publication

Tanam 25.000 Pohon Mangrove, Aksi Nyata Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Masyarakat Kabupaten Pinrang

Pinrang, 23 September 2021 – Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL), Kelompok Peduli Perubahan Iklim (KPPI) Pinrang, Warga Desa, puluhan komunitas pemuda dan pegiat lingkungan, serta instansi-instansi pemerintahan bersama-sama menginisiasi penanaman 25.000 pohon mangrove sepanjang 1,2 km di Kawasan Pesisir Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang Kabupaten Pinrang, pada Kamis (23/9/2021). Lokasi penanaman mangrove ini diantaranya berada di 3 desa yakni Desa Paria, Desa Bababinanga, dan Desa Salipolo. Turut hadir pada kegiatan penanaman ini, Drs. H. Abdul Rahman Mahmud, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Pinrang, perwakilan BPBD Kab. Pinrang, DKP Kab. Pinrang dan instansi-instansi terkait lainnya.

“Mari kita sama-sama memaknai kegiatan ini sebagai suatu gerakan kemanusiaan, gerakan sosial, gerakan ekonomi dan seluruh gerakan yang ada, karena ini adalah awal yang sangat baik untuk kita semua untuk melihat sesuatu yang Insya Allah akan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat kita” kata Abd. Rahman Mahmud pada sambutannya di Desa Bababinanga.

Muh. Ichwan K. selaku Direktur KAPABEL menerangkan bahwa program yang bertemakan Adaptasi Masyakarat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan, telah dicanangkan sejak tahun 2016 melalui call of proposal kepada Adaptation Fund (AF). Lanjutnya, usulan program KAPABEL telah lolos dan memenuhi kriteria di tahun 2019 dan dapat dijalankan pada Tahun 2020 melalui kerjasama dengan KEMITRAAN – The Partnership for Governance Reform sebagai lembaga resmi AF yang telah terakreditasi di Indonesia. Program ini juga dijalankan di tiga kabupaten lainnya untuk sektor Hulu DAS Saddang, yakni, Kab. Enrekang, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

“Apabila program ini telah selesai bulan April tahun 2022, KPPI sebagai kolompok yang dibentuk dan didampingi KAPABEL yang akan melanjutkan asset-aset program, termasuk pengetahuan yang telah ditinggalkan oleh program agar dapat dilanjutkan secara mandiri,” ujar Ichwan.

Pendampingan yang dilakukan KAPABEL Wilayah Hilir DAS, Kabupaten Pinrang tak hanya berfokus pada persoalan mangrove saja, melainkan nantinya akan membentuk industri rumah tangga sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan.

M. Gusti Zainal selaku Koordinator Program KAPABEL menerangkan bahwa dari empat komponen program yang ada. Capaian kami adalah adanya rehabilitasi hutan dan lahan baik hulu maupun hilir DAS Saddang.

Selain itu, penanaman mangrove ini juga sekaligus memperingati hari besar maritim nasional yang bertepatan pada Kamis (23/9/2021). Presiden Jokowi pun menanam mangrove di Desa Tritih, Kab. Cilacap, Jawah Tengah, dipantau dari Kanal Youtube Sekretariat Presiden dari Jakarta (23/9/2021).

Mangrove yang mampu menahan gelombang dan mencegah abrasi laut pun menjadi solusi dalam perbaikan lingkungan. Tak hanya itu, mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi Kawasan pariwisata, sehingga warga pesisir DAS Saddang yang aktifitasnya bergantung dari hasil laut atau tambak pun meningkat.

“Kami bersemangat untuk menanam mangrove karena lokasi penanaman ini di kampung kami, agar tidak terjadi abrasi laut lagi. Kami juga sering berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini karena kami tahu bukan hanya dikampung kami yang sering terjadi abrasi, baik di Pinrang maupun luar Pinrang. Mari kita bersama-sama berjuang untuk kelestarian laut,” ucap Rahmat salah satu anggota KPPI Binanga Saddang Desa Bababinanga.

Menurut Muh. Faisal M. selaku Manager Program Wilayah Hilir KAPABEL menerangkan bahwa sebelumya KAPABEL telah melakukan pembentukan dan peresmian KPPI, Pemberian pelatihan dan studi banding budidaya mangrove, pembibitan mangrove, audiensi ke instansi terkait hingga membuat rancangan teknis penanaman mangrove. Sehingga kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan angka kematian bibit yang ditanam sangat kecil.

“Kegiatan ini bukan hanya sampai di sini, melainkan tiap bulannya akan ada monitoring dan penyulaman yang dilakukan KAPABEL bersama KPPI untuk menghindari adanya angka kematian bibit yang telah ditanam, karena cuaca disini tidak dapat diprediksi apalagi kondisi pasang-surut juga berubah-ubah ditambah pergeseran sedimentasi oleh sungai saddang sehingga kami telah memikirkan antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Faisal.

Artikel dipublikasi oleh Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL)  

Penulis: Muhammad Sahid

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.