Melakukan advokasi kebijakan ke pemerintah butuh strategi yang tepat dan efektif. Menurut Yanuar Nugroho, seorang aktivis dan peneliti senior, salah satu caranya dengan membuat kertas kebijakan yang berisi rangkuman dari hasil riset ke dalam dua sampai tiga halaman.
Cara selanjutnya yang perlu dilakukan menurut sosok yang sekarang menjabat sebagai Ketua Koordinator Ahli SDGs Indonesia Kementerian Bappenas, adalah dengan melakukan audiensi kepada pemangku kepentingan yang dituju secara langsung, bukan dengan seminar publik.
Hal ini disampaikan oleh Yanuar saat menjadi narasumber dalam kegiatan pertukaran informasi antar lintas organisasi think tank Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh IDRC (International Development Research Centre) Canada melalui dukungan dari Oak Foundation dihadiri oleh lima lembaga think tank Indonesia, di antaranya, Yayasan Inobu, World Resources Institute (WRI) Indonesia, KEMITRAAN (Partnership for Governance Reform), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Yayasan Kota Kita.
Liputan selengkapnya kegiatan tersebut dapat dibaca di sini.
Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.
Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.
Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.
