Beranda / Publication

Kemitraan Menjadi Bagian dari Delegasi Indonesia di Konferensi Keanekaragaman Hayati 2019 di Norwegia

Kota Trondheim, Norwegia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan jenis tanaman dan hewan yang menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Bentuk negara yang berupa kepulauan, dengan luas perairan yang lebih luas dari daratannya, menjadikan keanekaragaman hayati Indonesia semakin kaya dan beraneka ragam, baik di daratan maupun dalam lautannya.

Indonesia perlu menegaskan kembali tentang posisi pentingnya dalam konteks keanekaragaman hayati, di forum keanekaragaman hayati internasional. Untuk itu, Indonesia berpartisipasi dalam The 9th Trondheim Conference on Biodiversity, yang diselenggarakan di Kota Trondheim, Norwegia pada 2-5 Juli 2019.  

KEMITRAAN sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, oleh karena itu, KEMITRAAN menjadi bagian dari delegasi RI dan berpartisipasi diberbagai kegiatan yang ada di konferensi tersebut. Diwakili oleh Direktur Eksekutif, Monica Tanuhandaru dan salah satu Dewan Pengarah, Felia Salim, KEMITRAAN memberikan dukungan aktif pada delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dengan anggota delegasi terdiri dari: Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-KLHK dan staf, Direktur Jendral Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)-KLHK dan staf, Kepala Biro Humas-KLHK, Kepala Biro Luar Negeri-KLHK dan staf, wakil Kementerian Luar Negeri, dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia.

Dukungan KEMITRAAN pada kegiatan ini bahkan diberikan dari awal persiapan konferensi, dengan membuatkan video tentang keanekaragaman hayati dan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaganya. Video tersebut ditayangkan sebagai pelengkap pidato Siti Nurbaya saat acara pembukaan konferensi. Video tersebut dapat dilihat di tautan ini.

Diantara kegiatan konferensi keanekaragaman hayati ini, Indonesia melakukan beberapa pembicaraan bilateral dengan negara-negara sahabat, antara lain dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia dan juga dengan ketua delegasi negara China. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Ola Elvestuen membicarakan tahap lanjut dari kerjasama Indonesia-Norwegia dalam isu pengendalian perubahan iklim yang ditandai melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) tahun 2010 lalu, dan akan berakhir pada 2020. Menteri LHK menyampaikan progress implementasi dari LoI tersebut. Pada pembicaraan selanjutnya, kedua pihak menyepakati akan memperpanjang kerjasama tersebut. Cakupan kerja sama juga akan diperluas tidak hanya mengenai pengurangan emisi karbon dari sektor hutan dan lahan (REDD+) tapi juga memasukan pengelolaan mangrove dan ekoriparian.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.