Ogan Komering Ilir, 29 April 2021– KEMITRAAN dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environment Programme (UNEP) mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2021.
Pencegahan karhutla pada tahun ini fokus melalui skema klaster; pembinaan desa baik di dalam/sekitar kawasan konsesi; deteksi/peringatan dini; serta pemadaman dini oleh perusahaan pemegang konsesi.
“Polanya dengan keroyokan, perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa, yakni desa ring-1, ring-2 dan ring-3,” ujar Kepala BPBD OKI, Listiadi Martin pada hybrid meeting yang digelar pada Kamis (29/04) di Kayuagung.
Pencegahan karhutla melalui skema klaster mewajibkan pemilik konsesi menjalankan program pembinaan, termasuk pembiayaan atas desa di dalam konsesi dan desa di dalam jarak 3 kilometer dari batas luar konsesi. Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai klaster leader bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di ring-3 yang berjarak lebih dari 3 km dari batas wilayah konsesi.
Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengatakan penguatan kapasitas manajemen klaster dalam rangka antisipasi kebakaran lahan merupakan upaya kolaborasi dari berbagai pihak.
“Outcome dari konsolidasi ini untuk menghasilkan upaya bersama dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan klaster yang secara internasional dikenal dengan istilah Fire Protection Associations,” ungkap Iskandar.
Pemerintah, tambah Iskandar ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan karhutla.
“Kalau paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal, karhutla sudah terjadi,” ujarnya. Di OKI sendiri, kata dia, pihaknya sudah membagi klaster yang tersebar di 10 kecamatan rawan karhutla.
“Pendekatan ini dinilai paling cocok karena bisa mencapai tujuan secara optimal dengan pembagian tugas yang komprehensif,” terangnya.
Program Manager KEMITRAAN, Glady Hardiyanto (Yayan), mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis klaster secara terpadu ini melibatkan pemerintah, swasta, non pemerintah, serta masyarakat.
“Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa di kawasan gambut dan mangrove, juga tata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove juga dilaksanakan secara terpadu,” jelasnya di depan perwakilan jajaran pemerintahan Kabupaten OKI, diantaranya; Bupati, Dandim, Kajari, Kapolres, Kepala BPBD, dan Kepala BMKG.
Selain itu, hadir juga perwakilan dari perusahaan sebagai bagian dari komitmen menjalankan upaya bersama cegah karhutla, di antaranya; perwakilan dari PT Sriwijaya Palm Oil, PT Russelindo Putra Prima, PT Pratama Nusantara Sakti, PT Rambang Agro Jaya, PT Bintang Harapan Palma, dan PT Tempirai Palm Resources.
Secara online, kegiatan juga diikuti oleh perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, seperti WALHI Sumatera Selatan.
Selanjutnya menurut Yayan, program ini juga ditujukan untuk memperkuat regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi. “Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutla,” tutupnya.
Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.
Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.
Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.
