Beranda / Publication

Kelompok Home Industry Gapoktanhut Sipatuju dan Salubulo Studi Banding Tentang Pengelolaan Kemiri

Kalimantan Selatan, 20 Januari 2022 – Kelompok Home Industry Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Sipatuju dan Salubulo Desa Ranga, Kabupaten Enrekang yang didampingi oleh Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL) melakukan studi banding pengelolaan kemiri di Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bersama dengan Kelopuk Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kemiri Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Kura melakukan pertukaran informasi terkait banyak hal. Mulai dari manajemen kelembagaan usaha, proses pengelolaan, hingga dinamika yang dialami oleh kelompok usaha KTH Batu Kura.

Istina selaku pengurus KUPS kemiri yang cukup cekatan, memberikan banyak informasi terkait dinamika kelembagaan yang pernah dialami oleh kelompoknya hingga pada saat ini KUPS kemiri masih tegar bertahan. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Mashudi yang juga menjabat sebagai pengurus KUPS bahwa metode yang digunakan dalam mempelajari proses pengelolaan kemiri adalah Trial And Error. Cukup banyak juga kegagalan yang pernah dialami oleh kelompoknya, namun memacuh semangat dan pantang menyerah yang membuat usaha yang dilakukan akhirnya berkembang. Kegiatan ini sangat didukung penuh oleh Rahmad Riansyah selaku Kepala KPH Tanah laut dengan mengerahkan segenap stafnya untuk memfasilitasi segala kebutuhan. “Saya berharap hubungan antara Kelompok Ibu Istina dan kelompok yang dibina oleh KAPABEL ini tidak berhenti sampai di sini saja. Karena pertukaran informasi terkait kelebihan dan kekurangan di masing-masing kelompok dapat membuat kelompok kita semua lebih maju,” tegas Rahmad selaku Kepala KPH Tanah Laut.

Artikel dipublikasi oleh Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL)

Author: Andi Faisal Hidayat

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.