Beranda / Publication

Cerita Estungkara: Sinergi Antara MITRA dan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk Akses Kesehatan Masyarakat Adat

Ketika hendak bertemu kepala Desa Bontosomba di Desa Pucak, Kabupaten Maros, fasilitator Sulawesi Community Foundation (SCF) beruntung bisa bertemu Ibu Rita Widiastuti, Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Dalam kesempatan tersebut, fasilitator diarahkan oleh tenaga kesehatan puskesmas untuk menemui Ibu Kapus di Aula Puskesmas yang ternyata berada di lantai dua.

Saat itu, masih jam sembilan pagi, di dalam ruang aula fasilitator melihat Ibu Kapus sibuk mengatur beberapa kursi biru yang sudah berjejer agar terlihat lebih rapi. Saat mengetuk pintu kayu aula, fasilitator langsung disambut hangat oleh ibu Kapus.

“Masukki, pak,” kata Ibu Kapus.

Meski mengucapkan kata-kata tersebut dari balik masker, fasilitator bisa merasakan keramahan dari Ibu Kapus. Sambil mengarahkan kursi, Ibu Kapus mempersilakan fasilitator untuk duduk di hadapannya. Fasilitator memperkenalkan diri, dan menyampaikan kepada Ibu Kapus tentang program Estungkara yang memiliki fokus pada akses untuk masyarakat adat Desa Bontosomba dan Bontomanurung, khususnya untuk layanan kesehatan.

Berdasarkan data baseline yang dilakukan program Estungkara, sebanyak 44.12% komunitas dampingan di program Estungkara masih agak sulit dan sulit dalam mengkases layanan kesehatan. Dan di wilayah SCF sendiri 4,82% warga masyarakat adat masih kesulitan mengakses layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan akses yang jauh dan minimnya fasilitas kesehatan.

Salah seorang bapak dari Dusun Bara, Desa Bonto Somba sempat mengatakan bahwa ia harus membonceng istrinya dengan motor ke Puskesmas untuk periksa kandungan di usia kandungan 3 bulan dna 7 bulan. Dan ini  menjadi tantangan baginya karena ia harus sangat berhati-hati karena melintasi jalan yang terjal dan berbatu besar.

“Duh, kita itu sudah pernah sampai ke daerah Cindakko, tapi kita tahu sendirilah, bagaimana sulitnya menyampaikan informasi soal layanan kesehatan ke masyarakat,” kata Ibu Kapus.

“Apalagi kalau kita mau bilang ke mereka untuk suntik vaksin, imunisasi saja sulitnya bukan main. Biasanya anak-anak itu mauji diimunisasi, tapi orangtuanya yang biasa tidak mau. Begitu juga vaksin untuk lansia, lansianya sebenarnya mauji di vaksin tapi itu anak-anaknya lagi yang tidak mau,” lanjut Ibu Kapus menjelaskan.

Selain itu, dari diskusi ringan bersama Ibu Kapus, menyampaikan prioritas program layanan kesehatan dari Dinas Kesehatan untuk Desa Bontosomba dan Bontomanurung. Dari beberapa prioritas tersebut, sinergi terhadap program Estungkara dapat menyasar spesifik kepada pelayanan posyandu.

Ibu Kapus mengatakan, jika di Dusun Bara belum ada Posyandu. Namun, bukan berarti fasilitator yang harus membangun Posyandu, fasilitator hanya diharapkan untuk menemukan solusi kreatif dengan memberi ruang dan meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Bontosomba, Cindakko dan Bara tentang pentingnya nilai kesehatan dan keselamatan ibu dan anak.

Tulisan dari SCF

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.