Beranda / Media Coverage

Isu Perubahan Iklim Belum Populer di Kalangan Anak Muda, Begini Program Sosialisasinya

Oleh Zaenal Aripin

RADARBEKASI.ID, SEMARANG – Isu perubahan iklim di kalangan anak muda belum populer dan belum menjadi perhatian serius. Padahal, dampaknya sudah sangat terasa, terutama di sejumlah wilayah pesisir pantai utara Jawa dengan sering naiknya permukaan air laut sehingga terjadi banjir rob.

Memberi kesadaran terhadap perubahan iklim, sebuah program bertajuk Youth Camp 2024 dihelat KEMITRAAN bekerja sama Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Pemprov Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung 9-11 Agustus di Bandungan, Kabupaten Semarang.

Para peserta berasal dari enam daerah, yaitu  Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Batang.

Para peserta dari keenam daerah itu diajak untuk memahami perubahan iklim yang sedianya menjadi permasalahan mereka sehari-hari.

Caranya, mereka diajak mehaminya lewat simulasi permainan serta pertunjukan seni dan budaya.

Dengan demikian, topik berat seperti perubahan iklim bisa dipahami dengan mudah dan menjadi obrolan sehari-hari mereka.

Direktur Operasional KEMITRAAN Saiful Doeana mengatakan Youth Camp sudah diselenggarakan sejak 2022 hingga 2024 di setiap tahunnya. Tahun ini diikuti sekitar 100 peserta.

“Kegiatan ini kami lakukan dengan memperluas jaringan peserta agar dapat menjadi wadah peningkatan kesadaran kaum muda-mudi terhadap penanganan perubahan iklim, khususnya terkait aksi adaptasi yang dapat dilakukan oleh kita semua,” ujar Saiful.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Soegiharto.

Pengendalian perubahan iklim, imbuh Soegiharto, pada intinya bertujuan mengurangi dampak ekologi. Selain itu juga menguatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui penciptaan mata pencaharian alternatif. Kedua hal itu sangat membutuhkan peran generasi muda.

“Generasi  muda diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat, dengan aktif menciptakan inovasi seperti pengolahan plastik, penggunaan teknologi digital dalam early warning system kebencanaan dan informasi iklim, dan lain-lain,” tandas Soegiharto. (zar)

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.