Beranda / Media Coverage

Denyut Masyarakat Adat Rendubutowe

18 September, 2024 Admin

Ditulis oleh: Fransiskus Pati Herin, Kompas.id

Rendubutowe, nama sebuah kampung di Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, belakangan ramai dibicarakan. Itu lantaran perlawanan masyarakat adat setempat terhadap pembangunan Bendungan Mbay Lambo. Proyek bendungan terbesar di NTT dengan nilai Rp 1,4 triliun itu menggunakan lahan warga seluas 496,14 hektar. Tak hanya lahan kosong. Ada kebun, tanaman umur panjang, rumah, makam, dan tempat dilakukannya upacara adat secara turun-temurun.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Ubi hutan diambil dari kebun warga Kampung Rendubutowe.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Benih jagung digantung di dapur rumah.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Warga memikul babi dalam acara pernikahan adat di Kampung Rendubutowe.

Di bawah tekanan dan intimidasi, warga menyerahkan lahan mereka kepada pemerintah. Kini, hari-hari hidup mereka penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Mereka telah kehilangan banyak hal. Banyak harapan yang disampaikan terkait ketidakadilan yang dialami masyarakat seperti tanah adat mereka yang dihargai sangat murah oleh pemerintah.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Seorang ibu mencuci pakaian di kali dalam wilayah Kampung Rendubutowe.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Forum adat perkawinan di Kampung Rendubutowe.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Pembangunan rumah di Kampung Rendubutowe.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Kegiatan tenun di Kampung Rendubutowe.

Di sana juga terekam banyak cerita inspiratif. Semangat gotong royong, para perempuan yang menenun demi menyambung hidup, juga kesakralan doa adat yang terus dirawat. Rendubutowe sangat berkesan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Seorang tetua sedang merapal doa adat di Kampung Rendubutowe. Doa itu untuk mengantar penyembelian babi dan domba.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Kacang dan pisang dihidangkan dalam acara adat pernikahan di Kampung Rendubutowe. Dua kudapan itu selalu ada dalam setiap upacara adat.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Bocah sekolah dasar memikul kayu bakar di Kampung Rendubutowe.

Editor: Yuniadhi Agung

Sumber: Kompas.id

https://www.kompas.id/baca/foto/2024/09/06/masyarakat-adat-rendubutowe

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali