Membongkar Korupsi Serta Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Melalui Jurnalisme Investigasi

09 Sep 2022
Acara Peluncuran Buku Investigasi Jurnalis Terkait Korupsi Serta Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara daring.

Jakarta, 8 September 2022 - Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dan menjadi modal untuk menghadapi perubahan iklim, semakin terancam keberadaannya karena keserakahan manusia. Pasalnya sektor SDA-LH (Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup) merupakan sektor yang sangat rentan terhadap praktek korupsi. Seperti yang terjadi pada kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai Rp 104 Triliun, berupa penyuapan alih fungsi hutan dan penyerobotan lahan di Kawasan Indragiri Hulu yang dilakukan Surya Darmadi.

Namun upaya memberantas korupsi di bidang SDA di Indonesia semakin rumit karena seringkali melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, seperti kepala daerah, bahkan sampai ke jaringan luar negeri. Di sinilah peran jurnalis menjadi penting untuk memberikan laporan investigasi tentang korupsi serta kejahatan SDA dan LH kepada publik yang diharapkan akan mendorong tindakan cepat oleh pemerintah dan penegak hukum.

Akan tetapi, liputan investigasi membutuhkan keterampilan, keberanian, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini kerap menjadi kendala, terutama bagi jurnalis di luar pulau Jawa yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan untuk liputan investigasi bertema korupsi SDA dan LH.

Merespon hal tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) didukung oleh KEMITRAAN - Partnership for Governance Reform berupaya memperkuat komunitas jurnalis investigasi, khususnya untuk peliputan kejahatan SDA-LH. Program ini turut didukung oleh Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Kedutaan Besar Amerika Serikat,

Penguatan kapasitas di antaranya dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada jurnalis di 3 provinsi (Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara) untuk melakukan jurnalisme investigasi terhadap kejahatan SDA-LH yang terdapat di daerah masing-masing pada tahun 2021 lalu. Kumpulan liputan ini diterbitkan dalam buku berjudul Karut Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Pada tanggal 8 September 2022, buku ini diluncurkan secara daring dengan mengundang narasumber dari peserta pelatihan, perwakilan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian ATR/BTN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sasmito, Ketua Umum AJI mengungkapkan bahwa esensi jurnalisme adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik, menjadi anjing penjaga atau mengawasi berbagai kebijakan yang mengorbankan publik maupun praktik lancung korupsi. “Buku Karut Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi dapat membuat publik memiliki harapan agar pengambil kebijakan atau pemerintah bisa membaca kemudian memperbaiki berbagai bentuk pelanggaran yang muncul,” ujar Sasmito.

“Benang merah cerita yang disampaikan dalam buku ini menegaskan bahwa korupsi di bidang SDA dan LH lekat sekali dengan eksploitasi ilegal, ketidakmampuan pemerintah menjalankan tata kelola yang baik, lemahnya pengawasan, impunitas pelaku kejahatan, dan kerusakan lingkungan. KEMITRAAN berharap buku ini dapat menginspirasi media massa sebagai salah satu pilar demokrasi untuk berani membongkar kejahatan lingkungan demi masa depan bumi dan manusia!” ungkap Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif KEMITRAAN yang turut hadir dalam acara. 

Salah satu jurnalis dalam buku ini, Yuliani, yang bekerja di Gatra, menuliskan reportase praktik illegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan. Ia mengakui bahwa liputan investigasi tema ini sangat menantang. “Sangat sulit mendapatkan informasi untuk liputan investigasi illegal drilling. Belum lagi saat ke lokasi yang banyak terdapat sumur minyak, kami dihadapkan dengan warga lokal yang penuh curiga. Bahkan saya harus menyamar agar bisa dipermudah akses masuk ke lokasi sumur meledak. Manfaat yang saya dapat dari pelatihan dengan AJI dan KEMITRAAN sangat banyak, termasuk bagaimana cara menggali isu dan mengembangkan tulisan. Saya juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman lain dan mentor sehingga menjadi bekal saya untuk berani meliput isu ini,” ungkap Yuliani 

Dian Patria selaku Ketua Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menanggapi bahwa lembaganya siap bermitra dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang diangkat para jurnalis dalam buku ini. “KPK mendukung kegiatan ini karena ketika jurnalis menemukan ada pembiaran di balik kasus kejahatan lingkungan maka biasanya pelanggaran ini sarat dengan gratifikasi. Kita butuh jurnalisme yang independen. Cover both sides. Aliansi jurnalis ini perlu diperluas dengan berkolaborasi dengan tokoh agama, adat, akademisi di daerah setempat. Kita harus dorong mereka menyuarakan pendapatnya mendukung teman-teman dari media,” ungkap Dian. 

Ir. Antonius Sardjanto Setyo Nugroho, MKKK, Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian LHK menegaskan dari liputan yang ditulis para jurnalis dalam buku ini, pada dasarnya dapat ditindaklanjuti karena alat bukti awalnya sudah ada. Antonius juga menekankan pentingnya peran jurnalis dalam kasus kejahatan lingkungan, “Saat melakukan penanganan kasus dan sudah berhasil, kami mengadakan konferensi pers. Di situlah peran media dalam mempublikasikan kasus supaya ada efek jera. Kadang orang tidak tahu bahwa ada orang yang dipenjara atau ditindak tegas karena melakukan kejahatan lingkungan,” tambah Antonius.  

Ariodilah Virgantara, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN, menyatakan bahwa liputan-liputan investigasi yang tercantum dalam buku ini bisa dimanfaatkan dalam laporan masyarakat ataupun input yang dapat dikirimkan melalui ruangsekre.ppnspr@gmail.com. “Kemudian bisa kami tindaklanjuti untuk pengenaan sanksi administrasi maupun pidana. Selanjutnya data-datanya bisa disampaikan lalu kita bisa adakan kegiatan lanjutan. Pelanggaran tata ruang ini banyak sekali aspeknya. Sehingga dalam penyelesaiannya perlu kolaborasi antara Kementerian dan lembaga, Pemprov, Pemda dan aparat penegak hukum,” ungkap Ariodilah. 

Laode M. Syarif mengingatkan bahwa pihak pemerintah tidak bisa menyelesaikan kasus kejahatan lingkungan tanpa bantuan pihak lain karena seringkali melibatkan orang yang memegang jabatan publik tertentu. “Pemerintah membutuhkan kawan, khususnya dari jurnalis. Agar isu-isu ini bisa diperkuat ke depannya. Dari buku ini juga jelas bahwa faktanya ada link antara satu dengan lain,” tegas Laode saat menutup acara.

Siaran pers, dokumentasi acara, buku Karut Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi serta paparan narasumber dapat diunduh di sini.

Tonton siaran ulang acara peluncuran buku di