| Lokasi | Indonesia |
| Durasi Kontrak | 6 bulan (dengan kemungkinan perpanjangan) |
| Direct Supervisor | Program Manager Democracy, Justice and Public Service |
Tentang Proyek
Masyarakat adat dan kelompok minoritas etnis merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Mereka kerap menghadapi perlakuan diskriminatif akibat keyakinan agama, stigma, serta berbagai bentuk prasangka yang menyebabkan mereka terpinggirkan dari kehidupan sosial. Dampak dari diskriminasi tersebut terlihat dari terbatasnya akses terhadap layanan dasar, dokumen identitas kependudukan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hambatan dalam memperoleh layanan dasar juga berdampak pada sulitnya mengakses layanan pemerintah, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan dan marginalisasi.
Data KEMITRAAN pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat adat yang menjadi bagian dari program sebelumnya masih memiliki keterbatasan akses terhadap identitas hukum. Hanya 43% yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), 74% tidak memiliki akta kelahiran, dan 39% tidak memiliki Kartu Keluarga (KK). Ketiadaan identitas hukum tersebut menyebabkan masyarakat adat dan kelompok minoritas etnis kesulitan memperoleh program perlindungan sosial maupun bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dan daerah terpencil. Data kami juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% masyarakat adat yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sementara sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar.
Pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi tersebut. Masyarakat adat termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap wabah penyakit karena lokasi tempat tinggal mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan. Sebagai langkah pencegahan, beberapa komunitas adat menutup akses keluar masuk desa untuk membatasi kedatangan orang dari luar. Dampak ekonomi akibat pandemi juga dirasakan secara signifikan oleh perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas etnis, dan kelompok rentan lainnya yang sebagian besar bekerja di sektor informal atau sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi. Kelompok minoritas etnis, agama, dan budaya merupakan bagian dari masyarakat yang paling miskin dan paling rentan, sehingga berpotensi menghadapi peningkatan ketimpangan sosial dan konflik.
ESTUNGKARA – Towards the Fulfillment of Citizenship Rights for Indigenous Groups, especially Women, Children, and Persons with Disabilities of Indigenous Groups and Ethnic Minorities merupakan proyek yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif di Indonesia. Proyek ini berfokus pada pemenuhan hak-hak kewarganegaraan masyarakat adat, khususnya perempuan adat, perempuan kepala keluarga, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya di wilayah program. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kesetaraan dan keadilan gender, inklusi sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
Di bawah supervisi langsung Program Manager dan arahan Program Director, Team Leader (Project Manager) bertanggung jawab memimpin Project Management Unit (PMU) serta mengoordinasikan seluruh anggota tim proyek, yang meliputi Project Officers, MEL Officer, Communication Officer, Finance & Grant Officers, Finance & Administration Assistants, para konsultan, dan mitra penerima hibah (grantees). Team Leader juga akan bekerja secara erat dengan berbagai unit di KEMITRAAN, antara lain Operation and Finance Director, Strategic and Institutional Growth Director, Finance Manager, Procurement Officer, Communication Specialist, PMU lainnya, serta unit-unit terkait untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Tentang Posisi
Team Leader (Project Manager) bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pelaksanaan proyek, memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, serta sesuai dengan persyaratan donor dan kebijakan KEMITRAAN.
Posisi ini akan memimpin Project Management Unit (PMU), mengoordinasikan dan mengawasi tim proyek serta para konsultan, mengelola perencanaan dan pelaporan proyek, mengawasi pengelolaan keuangan dan kontrak, membangun koordinasi dengan pemerintah dan mitra pembangunan, serta memastikan seluruh target dan hasil proyek dapat tercapai.
Tanggung Jawab Utama
Kandidat yang terpilih akan bertanggung jawab untuk:
- Memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek secara menyeluruh.
- Memastikan seluruh pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan donor serta kebijakan dan prosedur KEMITRAAN.
- Mengoordinasikan dan mengawasi Project Management Unit (PMU) beserta para konsultan proyek.
- Mengelola rencana kerja, anggaran, pelaporan, dan jadwal implementasi proyek.
- Mengawasi kinerja keuangan serta penggunaan anggaran proyek bersama tim keuangan.
- Menjalin koordinasi yang efektif dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, donor, dan para pemangku kepentingan lainnya.
- Memperkuat kemitraan strategis serta mewakili KEMITRAAN dalam berbagai forum koordinasi dan pertemuan yang relevan.
- Memastikan seluruh keluaran (outputs) dan target proyek tercapai sesuai jadwal.
- Mendorong penerapan inovasi, akuntabilitas, dan standar kualitas dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.
Kualifikasi
Kandidat yang memenuhi syarat diharapkan memiliki:
- Gelar Sarjana (S1) atau Magister (S2) di bidang Ilmu Sosial, Studi Lingkungan, Kehutanan, Pertanian, Pengembangan Masyarakat, atau disiplin ilmu lain yang relevan.
- Pengalaman minimal 8 tahun dalam pengelolaan program atau proyek, fasilitasi, maupun penelitian partisipatif.
- Pengalaman minimal 3 tahun mengelola proyek pada tingkat manajemen menengah atau senior dengan rekam jejak yang baik.
- Pengalaman bekerja dengan organisasi masyarakat sipil, program advokasi, atau program tata kelola pemerintahan.
- Pemahaman yang kuat mengenai inklusi sosial, kesetaraan gender, Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), isu lingkungan dan perubahan iklim, pengembangan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.
- Pengalaman yang terbukti dalam membangun dan mengelola hubungan dengan instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), serta mitra pembangunan.
- Memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan manajemen proyek yang sangat baik.
- Pengalaman bekerja pada organisasi pembangunan internasional atau proyek yang didanai donor internasional akan menjadi nilai tambah.
Cara Melamar
Kandidat yang berminat dipersilakan mengirimkan lamaran melalui mekanisme rekrutmen KEMITRAAN sebelum batas waktu yang tercantum pada pengumuman lowongan.
Hanya kandidat yang masuk dalam daftar pendek (shortlisted candidates) yang akan dihubungi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
KEMITRAAN merupakan organisasi yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pelamar. Kami mendorong perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta individu dari berbagai latar belakang untuk melamar.
Periode penerimaan lamaran : 27 Juli - 6 Agustus 2026