Buku

Building Sustainable Partnerships to Promote Women’s Political Representation in Southeast Asian Region

Maret 7, 2022

Di negara demokrasi, kesetaraan gender merupakan hal penting yang harus dijamin oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan dan pelibatan dalam partai politik. Perempuan memiliki kuota 30% menempati badan legislatif di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, di tingkat regional Asia Tenggara, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai target. Hanya beberapa negara yang mampu memberikan dampak secara substantif.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan gender, program IKAT-US (Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara – United States) yang didukung oleh USAID bekerjasama dengan KEMITRAAN, NDI (National Democratic Indonesia), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) dari Malaysia, Women’s Caucus dari Timor Leste, Cambodian Center for Human Rights (CCHR) dan Center for Popular Empowerment (CPE) dari Filipina menggagas buku Building Sustainable Partnerships to Promote Women’s Political Representation in Southeast Asian Region.

Buku ini membahas sistem pemilihan dan informasi umum di 5 negara Asia Tenggara, seperti; Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina dan Timor Leste. Data keterwakilan perempuan di tingkat lokal maupun nasional, partai politik yang mendukungnya serta tantangan berdasarkan sosial budaya di tiap 5 negara juga dijelaskan. Buku ini juga membahas analisis SWOT dalam sistem pemilihan, keterwakilan perempuan dan tantangan sosial budaya.

Buku Building Sustainable Partnerships to Promote Women’s Political Representation in Southeast Asian Region

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.