Beranda / Book

Cerita dari Negeri Inklusi: Sebuah Kidung untuk Keberagaman

Dok. Kemitraan

Keragaman budaya, suku, ras, hingga adat istiadat yang ada di Indonesia menjadi kekayaan tersendiri bagi suatu bangsa, tak terkecuali masyarakat adat. Keanekaragaman hayati yang terjaga serta rimbunnya hutan di Indonesia tidak lepas dari tangan-tangan masyarakat adat sebagai garda terdepan yang menjaga kelestarian alam. Namun, keberadaan masyarakat adat yang jauh dari daerah perkotaan, membuat perannya tak muncul ke permukaan. 

Terlebih perihal pembangunan, masyarakat adat kerap kali terpinggirkan, tak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat justru merugikan keberlangsungan hidup mereka dan berpotensi merusak lingkungan. Tak heran jika masyarakat adat kemudian menjadi kelompok marginal dan terampas hak dasarnya sebaga anggota masyarakat. Hal ini disebabkan dampak dari pembangunan rezim orde baru yang bergantung pada ekstraksi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), sehingga dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi serta investasi asing. Padahal, masyarakat adat merupakan bagian dari kebudayaan dan identitas Indonesia.

Oleh karenanya, penting menerapkan pendekatan inklusi sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. KEMITRAAN mengupayakan hal tersebut melalui Program Peduli yang berusaha menjangkau kelompok marginal, dalam hal ini adalah masyarakat adat, untuk memperoleh akses terhadap pemenuhan hak dasarnya dan terlibat dalam kegiatan sosial, menentukan arah pembangunan, sehingga dapat mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif. 

Dalam implementasi Program Peduli, tidak hanya data dan angka yang disuguhkan, melainkan jejak pendampingan para penggiat inklusi sosial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat juga hadir dalam buku CERITA DARI NEGERI INKLUSI: Sebuah Kidung untuk Keragaman Indonesia. Kisah-kisah yang terdokumentasi dalam buku ini harapannya dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bersama untuk membentuk model dan metode pendampingan masyarakat adat yang lebih baik.

Buku CERITA DARI NEGERI INKLUSI: Sebuah Kidung untuk Keragaman Indonesia

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.