Beranda / Publication

Workshop Peran Politisi Muda dalam Partai Politik dan Parlemen di Indonesia

Jakarta, 6 Desember 2018. Kemitraan untuk Pembaruan Pemerintahan hari ini menyelenggaarakan kegiatan Workshop bersama Akademisi, Praktisi, dan CSO dengan tema Peran Politisi Muda dalam Partai Politik dan Parlemen di Indonesia. Workshop ini diselenggarakan di Jakarta dengan tujuan untuk mengidentifikasi peran Politisi Muda (Kader Partai) di dalam proses pembuatan kebijakan serta mengidentifikasi enabling environment bagi politisi muda untuk berperan aktif di dalam proses perumusan atau posisi partai terhadap suatu usulan kebijakan.

Workshop ini diikuti oleh para politisi muda, akademisi, praktisi, dan juga LSM, dan yang menjadi narasumber adalah Prof. Ramlan Surbakti (Guru besar bidang keilmuan politik FISIP Universitas Airlangga – Surabaya) serta difasilitatori oleh Dr. Abdul Ghaffar Karim dari Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) dalam payung program INSPIRE (Initiative for Network Strengthening of Young Politicians to Improve Representation and Political Empowerment). INSPIRE adalah sebuah program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia melalui proses-proses dialog lintas partai yang melibatkan para politisi muda anggota DPR RI, pimpinan partai dan masyarakat sipil. Program INSPIRE telah fokus dalam pelibatan politisi muda di Parlemen karena jumlah pemuda yang ikut terjun dalam politik semakin meningkat setiap periodenya. Berdasarkan data dari Formappi, pada periode 2014-2019 terdapat 560 anggota DPR yang menduduki kursi parlemen,yang mana 2,7% dari jumlah tersebut berusia 20-30 tahun dan usia 31-40 tahun mencapai 14,5%. Tingginya antusiasme pemuda untuk ikutserta dalam politik ini, juga seharusnya berkontribusi dalam menambah tingginya idealisme di dalam politik di Indonesia. Pemuda sebagai agen perubahan dengan semangat pembaharuan akan membentuk Parlemen yang modern. Namun begitu, dengan meningkatnya jumlah politisi muda di Parlemen, ternyata tidak serta merta dapat mentransformasi institusi seperti DPR RI dimana dinamika politik, elit, dan kekuasaan yang masih sangat kuat.

Dari workshop ini diharapkan akan dapat tergali opini-opini dari para ahli, akademisi, dan praktisi politik untuk dapat menilai sejauh mana peran politisi muda di dalam Partai Politik dan Parlemen. [sL]

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.