Beranda / Proposal

Pengadaan Jasa Konsultansi – Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

5 Mei, 2026 Admin

Program RBP GCF Output 2 Sulawesi Tengah mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor kehutanan. Salah satu elemen penting dalam mendukung implementasi RAD GRK dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 adalah tersedianya tenaga teknis yang kompeten dalam melakukan inventarisasi dan perhitungan emisi GRK.

Sebagai bagian dari dukungan tersebut, KEMITRAAN akan melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Perhitungan Emisi GRK bagi staf Dinas Kehutanan, KPH, Tahura, dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Sulawesi Tengah.

Cara Pengajuan Proposal:

Silahkan mengirimkan Proposalnya ke alamat email: procurement@kemitraan.or.id  cc ke zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id ; niknik.jatnika@kemitraan.or.id , paling lambat pada tanggal 15 Mei 2026 jam 15.00 WIB, dengan subjek “Proposal Pelatihan dan Sertifikasi GRK- Nama Perusahaan”.

Dokumen Pendukung yang Diperlukan:

  • Surat pengantar penawaran,
  • Profil organisasi,
  • Bukti legalitas dan akreditasi LSP,BNSP dan KAN,
  • Rencana kerja teknis (Technical Proposal),
  • Rencana anggaran biaya (Financial Proposal),
  • Rencana jadwal pelaksanaan,
  • Sertifikasi pendukung lainya.
  • Mengisi Vendor Kuisioner Terlampir

Penilaian Proposal

Proposal akan dinilai berdasarkan:

  • Kesesuaian dengan ruang lingkup dan output yang diharapkan,
  • Pengalaman dan kualifikasi,
  • Kualitas rencana pelaksanaan,
  • Efisiensi dan kewajaran biaya.

Klarifikasi dan Pertanyaan

Para peminat yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut terkait ruang lingkup pekerjaan, persyaratan teknis, atau hal-hal lainnya sehubungan dengan Call for Proposal ini dapat menyampaikan pertanyaan melalui email. Permintaan klarifikasi dapat dikirimkan ke:

procurement@kemitraan.or.id cc zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id ; niknik.jatnika@kemitraan.or.id

Subject : Klarifikasi Proposal Pelatihan GRK

Batas waktu pengiriman pertanyaan: 12 Mei 2026 Jam 15:00 WIB

Jawaban atas seluruh pertanyaan klarifikasi akan disampaikan melalui email langsung kepada pengirim pertanyaan, dan jika dianggap perlu, akan dikompilasi serta dibagikan kepada seluruh calon penyedia yang telah menyatakan minat.

Catatan Tambahan
– Hanya proposal yang memenuhi syarat yang akan dihubungi untuk proses klarifikasi atau negosiasi.
– KEMITRAAN berhak menolak semua atau sebagian proposal tanpa kewajiban memberikan alasan.

Lampiran Terms of Reference dan Vendor Kuesioner bisa diunduh di tautan di bawah ini

ToR dan Vendor Kuesioner

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali