Konsultan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Program Komunitas Iklim (ProKlim) Sulawesi Tengah 2026–2030

Unit:Program – PMU RBP REDD+ Sulawesi Tengah
Report to:Manager Program KEMITRAAN
Durasi Kontrak:9 Maret – 9 Mei 2026 (2 bulan)

Latar Belakang

KEMITRAAN ditunjuk sebagai lembaga perantara dan pelaksana program Results-Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu ruang lingkup program adalah dukungan terhadap implementasi Program Komunitas Iklim (ProKlim) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. ProKlim mendorong aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas (desa/kelurahan).

Untuk memastikan pelaksanaan ProKlim berjalan terarah dan terintegrasi lintas OPD, diperlukan dokumen Peta Jalan (Roadmap) ProKlim Sulawesi Tengah 2026–2030 sebagai panduan strategis hingga tahun 2030 serta kontribusi terhadap target NDC Indonesia.

Tujuan Penugasan

Menyusun Dokumen Peta Jalan ProKlim Sulawesi Tengah 2026–2030 dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan rendah karbon daerah serta rencana kerja FOLU Net Sink 2030 guna mendukung pencapaian target NDC.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Konsultan akan bertanggung jawab atas seluruh proses penyusunan roadmap, termasuk:

  • Studi literatur dan penyusunan metodologi serta rencana kerja
  • Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemangku kepentingan terkait
  • Pengumpulan dan analisis data
  • Fasilitasi FGD dan rapat bersama DLH dan Bappeda
  • Narasumber dalam konsultasi publik
  • Penyusunan draft hingga pengawalan pengesahan oleh Gubernur
  • Dokumentasi kegiatan (foto dan video)

Deliverables

  • Inception Report (Minggu ke-2)
  • Draft Dokumen Peta Jalan ProKlim 2026–2030 (Minggu ke-6)
  • Draft Final Pasca Konsultasi Publik (Minggu ke-8)

Kualifikasi

  • Pendidikan minimal S2 (ilmu lingkungan, kebijakan publik, ilmu sosial, pemberdayaan masyarakat, atau bidang relevan)
  • Pengalaman minimal 10 tahun dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim di Indonesia
  • Berpengalaman dalam kegiatan ProKlim dan/atau pendampingan masyarakat dalam 5 tahun terakhir
  • Berpengalaman bekerja dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya DLH dan Bappeda

Cara Melamar

Kirimkan dokumen berikut ke: hr@kemitraan.or.id

  1. Proposal teknis
  2. Rencana Anggaran Biaya (termasuk biaya personel dan kegiatan)
  3. CV terbaru
  4. Daftar minimal 3 pengalaman pekerjaan serupa

Batas waktu pengiriman aplikasi: 10 Maret 2026.
Seluruh dokumen lamaran wajib diterima paling lambat tanggal tersebut.

TOR Consultant_ProKlim Work PackageUnduh


Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali