Beranda / Book

Solusi untuk Polusi Udara

BELAKANGAN ini, Jakarta kembali marak dengan berita sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia. Aplikasi Airvisual semakin terkenal dan digunakan dalam keseharian warga Jakarta sekarang. Setiap ingin keluar dari rumah, kita sekarang harus dikhawatirkan dengan kualitas udara yang kita hirup. Sesuatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan 10 tahun lalu.

Tetapi, polusi udara Jakarta sekarang sudah tak terhindarkan lagi. Kita bisa lihat dari ketinggian jelajah pesawat ketika ingin mendarat, Kota Jakarta sudah ditutupi polusi yang pekat dan Monas hampir tidak kelihatan lagi. Dengan ketakutan ini, warga Jakarta sekarang sudah familiar dengan berbagai bentuk masker dari yang jenis rumah sakit hingga ke model “Darth Vader”.

Presiden Jokowi telah memberikan ide yang inovatif ke Gubernur DKI Anies Baswedan yaitu mengganti transportasi publik dengan tenaga listrik. Ide ini juga sangat baik sekali karena secara langsung akan berkontribusi dengan pengurangan emisi tetapi memerlukan pemimpin yang tangguh guna mengubah seluruh teknologi transportasi publik.

Mari kita lihat solusi yang ditawarkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menanam lidah mertua seperti Surabaya. Pertanyaannya boleh warga DKI Jakarta melakukannya karena sangat bagus tetapi apa kebijakan dari pemerintah sendiri?

Jika memang terinspirasi dari keberhasilan Tri Rismaharini, mari kita bedah lebih dalam keberhasilannya. Risma berhasil menurunkan suhu kotanya sebesar dua derajat. Wali Kota Surabaya itu menerapkan logika sederhana, yaitu perbanyak taman kota dan di titik banyak lalu lintas, ditanam lebih banyak pohon serta tanaman penghasil oksigen. Jadi hal besar dimulai dari melakukan hal kecil setahap demi tahap. Dengan cara ini, akhirnya Risma berhasil meresmikan lebih dari 400 taman kota. Cara merawatnya dengan membentuk satuan gugus tugas yang dibagi per rayon dan mengikutsertakan warga sekitar. Modal yang dikeluarkan pemerintah Surabaya Rp 10 miliar. Harga yang sangat pantas untuk menurunkan suhu kota sebanyak 2 derajat celcius.

Untuk memberi inspirasi lebih lagi, kita ambil contoh Ethiopia yang baru saja memecahkan rekor dunia dengan menanam 350 juta pohon dalam waktu sehari. Program Green Legacy Initiative (GLI) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed ini mengalahkan rekor India yang berhasil menanam 66 juta pohon dalam waktu 12 jam pada 2017. Target program GLI ini adalah penanaman 2 triliun pohon lokal hingga bulan Oktober 2019. Tujuannya mengatasi pemanasan global dan kekeringan parah di negara mereka.

Terlepas dari kritik tentang pengalihan isu dari konflik etnis, tetapi Perdana Menteri telah mencetak skor tinggi dalam usaha melawan pemanasan global. Dunia salut untuk negara Afrika satu ini yang dilanda kekeringan teramat parah namun pemimpinnya tetap bisa berpikir panjang. Karena, jika kekeringan hanya dilawan dengan air, hanya akan bisa menjawab kebutuhan jangka pendek tetapi bukan solusi yang sebenarnya. Hanya dengan mengubah ekosistem dan ekologi lah, sebuah lingkungan bisa kembali seimbang dan memberikan kenyamanan bagi sekitarnya.

Jadi kuncinya bukan di jenis tanaman, lidah mertua dan sebagainya, tetapi di keinginan pemimpin untuk memberi contoh dan mengubah kondisi dengan memajukan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi. Apalah jenis tanamannya, tetapi jika ditanam dengan kepentingan publik, niscaya akan berhasil.

Dengan kondisi anggaran DKI Jakarta yang sudah mencapai Rp 83 triliun, menganggarkan pembentukan ruang hijau terbuka secara bertahap dengan menggunakan lahan-lahan terlantar dan kosong harus bisa dilaksanakan. Kebijakan publik memiliki dua dimensi, dimensi kepentingan jangka panjang dan dimensi politik yaitu kepentingan pragmatis sang pengambil keputusan. Bergantung dari mahzab kebijakan mana yang dianut, keputusan akhir akan memenangkan kepentingan yang lebih tinggi. Hal ini membutuhkan seorang pemimpin yang tidak memiliki kepentingan lagi untuk mengganti kebijakan yang sudah populis dan pasti mengorbankan ekonomi.

Apakah Jakarta memiliki tipe pemimpin seperti ini sekarang? Hanya warga Jakarta yang bisa menjawab dengan kasus polusi udara ini. Jadi sambil menunggu inisiatif pemerintah yang sekarang sedang digugat oleh warga, apa yang kita bisa lakukan?

Satu, menanam lebih banyak tanaman di rumah kita masing-masing atau ikut program penanaman pohon oleh organisasi yang peduli dengan lingkungan. Dari catatan majalah BBC Science Focus, setiap orang harus menanam minimal 20 pohon dalam kurun waktu setahun untuk menukar kembali oksigen dan air yang dikonsumsi. Jadi setiap orang wajib menanam 1-2 pohon per bulan. Jenis apa yang ditanam, masing-masing bisa mencari tanaman yang sesuai dengan jenis tanah di rumah masing-masing. Setidaknya ketika di rumah, kita dan keluarga tercinta menghirup lebih banyak oksigen. Bayangkan jika 12 juta warga Jabodetabek menanam 1 pohon sebulan, maka dalam setahun, minimal 100 juta pohon kembali tertanam. Dalam kurun waktu 5 tahun, lingkungan pasti terbantu dan satu kota tidak mengalami kekeringan yang parah.

Dua, mendukung gerakan warga dan ikut aktif dalam kampanye lingkungan yang berkontribusi langsung terhadap perubahan ekosistem dan ekologi di seluruh Indonesia. Sepertinya warga DKI Jakarta diperingatkan berkali-kali oleh alam untuk memperbaiki diri kita. Semoga dengan kebijakan lingkungan yang strategis dan gerakan warga yang membumi, datang satu waktu di mana di seluruh belahan tanah air Indonesia yang kering, air bisa muncul dari permukaan tanah, mengundang serangga yang membantu persemaian tanaman dan pohon, tikus mulai bermunculan dan rantai ekosistem mulai terbentuk. Itulah tanda penghargaan terhadap alam dan niscaya alam akan kembali menjaga manusia.



Penulis: LENNY HIDAYAT – Peneliti KEMITRAAN – Partnership for Governance Reform
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Artikel ini telah tayang di Kompas.com.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.