Beranda / Publication

Pemuda Lintas Agama Bersatu Melawan Politik Uang di Pilkada 2024

JAKARTA – Jaringan Gusdurian Jakarta, bekerja sama dengan alumni Training of Trainers (ToT) Ketahanan Pemilih terhadap Politik Uang, akan mengadakan diskusi terbuka bertajuk “Strategi Pemuda Lintas Agama dalam Melawan Politik Uang.” Didukung oleh KEMITRAAN bersama KOPEL dan Gusdurian Jakarta, acara ini bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya integritas dalam proses pemilu di Indonesia. Pemuda diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi politik uang selama Pilkada Serentak 2024.

Melanjutkan sesi ToT yang sebelumnya diadakan di lima provinsi (Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan), diskusi ini mengundang pemuda lintas agama dari berbagai komunitas di Jakarta untuk berbagi pengalaman dan merumuskan strategi kampanye melawan politik uang. Peserta akan berdiskusi mengenai ketahanan pribadi dalam menghadapi tawaran politik uang serta mengembangkan rencana aksi dan kampanye digital untuk menyebarkan pesan anti-politik uang.

Inisiatif ini sangat penting mengingat meningkatnya normalisasi politik uang di masyarakat. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, hanya 8% pemilih yang menolak politik uang dalam Pemilu 2024 dibandingkan dengan 9,8% pada Pemilu 2019. Selain itu, proporsi pemilih yang dipengaruhi oleh insentif uang meningkat dari 28% pada 2019 menjadi 35% pada 2024. Temuan yang mengkhawatirkan ini menekankan perlunya diskusi pemuda lintas agama mengenai isu ini.

Paulus Sihombing, Ketua Majelis Pemuda GKP “EBENHAEZER” Cawang sekaligus alumni ToT, menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa pemilu bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab warga negara.

“Melalui kolaborasi lintas agama, kami berharap dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman pemuda tentang bahaya politik uang,” ujar Paulus.

Fitriah dan M. Alif Khatami, aktivis Gusdurian Jakarta sekaligus alumni ToT, juga akan berpartisipasi sebagai pembicara dan fasilitator. Selain itu, perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan berbagi wawasan tentang tantangan pengawasan politik uang di lapangan serta memberikan panduan tentang pelaporan pelanggaran pemilu, khususnya menjelang pilkada mendatang.

Acara ini akan berlangsung di Rumah Gerakan Griya Gusdur, Jl. Taman Amir Hamzah No. 8, Menteng, Jakarta Pusat, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Sekitar 60 peserta yang mewakili berbagai komunitas lintas agama, termasuk penyandang disabilitas dan penganut kepercayaan tradisional, diharapkan hadir.

Diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan strategi kampanye digital yang akan disebarkan oleh pemuda lintas agama, mendorong pilkada yang lebih bersih dan berintegritas. Melalui kolaborasi lintas agama dan edukasi ini, peserta akan didorong untuk menyebarkan narasi positif anti-politik uang melalui platform digital dan komunitas masing-masing.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.