Beranda / Publication

Pelatihan Pengembangan Produk Lokal Desa Peduli Gambut

Kemitraan bersama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerja sama dengan Javara untuk mengadakan Pelatihan Pengembangan Produk Lokal Desa Peduli Gambut pada 8-15 Juli 2018 di Kantor Javara, Jakarta. Javara merupakan lembaga yang menjual produk agrikultur organik yang nantinya akan membantu petani gambut untuk mengembangkan nilai jual produk pangan lokal melalui Sekolah Seniman Pangan Javara. Pelatihan ini digelar dalam rangka upaya revitalisasi sosial-ekonomi yang merupakan salah satu target program Desa Peduli Gambut (DPG).

Peserta yang mengikuti pelatihan merupakan 10 petani dari perwakilan DPG Sumatera Selatan yang sudah menghasilkan banyak komoditas unggulan, seperti nanas, kelapa, beras, dan sebagainya. Produk kelapa misalnya, di empat desa di Kecamatan Muara Sugihan saja dapat menghasilkan sekitar 3.000.000 butir kelapa perbulan. Besarnya potensi ini perlu dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih baik untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih baik serta diterima pasar. Oleh karenanya dukungan terhadap akses pasar sangat dibutuhkan.

Menurut Dimas selaku perwakilan dari Javara, tujuan utama dari pelatihan ini adalah petani nantinya dapat memiliki produk yang siap jual. “Membuat produk itu seperti seni, ada banyak yang harus dipertimbangkan, yakni bagaimana membuat produk yang siap dijual dan sukses dipasaran,” kata Dimas. Selama enam hari pelatihan, peserta akan dilatih untuk pengembangan produk, sensori, keamanan pangan, pengolahan pangan, kemasan, perizinan, penentuan harga, manajemen keuangan, hingga pemasaran dan promosi produk. Menurut Dimas, prinsip dasar dalam pemasaran dan promosi adalah menyusun “pesan pemasaran” yang tepat. “Misalnya, dalam membuat suatu brand kami selalu mengangkat brand lokal dengan cara : 1) Memakai nama daerah pengasil produk, 2) Di setiap kemasan, kami juga mencantumkan cerita di balik proses pembuatan produk dari masing-masing daerah,” jelas Dimas.

Pelatihan Pengembangan Produk Lokal Desa Peduli Gambut dibuka oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala Sub Kelompok Kerja Peningkatan Partisipasi Desa Gambut. Dalam sambutannya ia berharap sepuluh perwakilan desa yang mengikuti pelatihan akan menjadi pionir dari berkembangnya pangan lokal desa gambut. “Saya ingin dari pelatihan ini petani gambut dapat menghasilkan produk bukan sekedar kerajinan,” kata Yusuf. Produk hasil pelatihan ini nantinya diharapkan dapat turut dijual dan dipromosikan pada Sumsel Expo yang menjadi bagian dari Asian Games 2018.  (shabs)

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.