Beranda / Publication

Menjalin Relasi Media sebagai Upaya Memperluas Jangkauan Organisasi

Dok. Kemitraan

Kecanggihan teknologi dengan memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi sangat penting dalam menjalin relasi serta memperluas jangkauan organisasi. Berbagai macam platform media digital memudahkan masyarakat memperoleh berita lewat telepon genggam.

Meskipun media sosial marak di tengah masyarakat, media tradisional juga masih digunakan untuk menyebarkan suatu berita. Hal ini dianggap penting agar berita yang dibuat dapat menjangkau lebih luas masyarakat dari berbagai kalangan. 

“Kebiasaan masyarakat saat ini adalah mudah membagikan informasi yang didapat. Hal ini menguntungkan organisasi untuk menyebarkan praktik baik yang telah dilakukan dari satu platform ke platform yang lain,” ungkap Agnes Karina, Konsultan Maverick saat training internal KEMITRAAN bertemakan media relations, Kamis 14 April 2022.

Dalam pemanfaatan media sosial agar lebih masif, organisasi atau komunitas punya banyak cara yang menguntungkan, seperti berkolaborasi dengan organisasi atau komunitas lain atau KOL (Key Opinion Leader) atau influencer, menggunakan mainstream media, atau portal online. 

Seiring dengan keuntungan yang bisa didapat di era digital, tantangannya pun semakin besar. Banyak media yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru masyarakat. Sehingga, semakin sedikit pengunjung yang mengakses media organisasi, semakin kurang memberikan kesan menarik pada media tersebut. 

Selama pelatihan ini, Agnes juga memberikan cara untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengikuti kegiatan virtual atau hybrid dan manajemen data agar menciptakan relasi yang berkelanjutan. Tak hanya itu, Agnes juga memaparkan peran penting jurnalisme sebagai salah satu sumber berita. 

Saat diskusi berlangsung, Belinda selaku peserta dari unit Democratic, Justice and Governance Reform mengiyakan bahwa, “Bekerja sama dengan jurnalis muda seperti Narasi dapat membantu organisasi dalam menyebarluaskan praktik baiknya pada isu tertentu yang relevan, misalnya tentang anak muda.”

Namun, ada kendala juga yang perlu diantisipasi, seperti yang disampaikan Shabrina salah satu tim Komunikasi KEMITRAAN, “Seringkali pesan yang ingin disampaikan organisasi dengan yang dihasilkan media berbeda, tetapi media tidak mengizinkan organisasi untuk merevisinya.”

Belum lagi terkait penyampaian isi berita yang keliru. “Dalam pengambilan berita, organisasi perlu waspada dalam memproses data karena salah satu teknik wartawan yakni TikPet (Ngetik Cepat) di satu sisi dapat menguntungkan dan merugikan organisasi. Jika tidak dikelola oleh orang yang kompeten dan kredibel, maka esensinya akan keluar dari konteks,” tambah Agnes. 

Pelatihan Media Relations ini diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai kerja-kerja KEMITRAAN kepada kalangan media yang lebih luas dan tepat sasaran. 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.