Surabaya, 26 Agustus – KEMITRAAN melalui program USAID Indonesia Integrity Initiative (USAID INTEGRITAS) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya melaksanakan kegiatan Bedah Buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnansi ke Regresi yang dihadiri 100 peserta secara luring di Kampus UM Surabaya dan 270 peserta daring.
USAID INTEGRITAS adalah program lima tahun (2022-2027) yang dilaksanakan oleh KEMITRAAN secara konsorsium dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI-I), dan Basel Institute on Governance, yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan penguatan budaya integritas baik di sektor publik maupun swasta. Program ini menerapkan pendekatan ganda yang saling mendukung satu sama lain yaitu penguatan sistem dan pelibatan publik yang memfasilitasi upaya organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi kerentanan korupsi yang sistematis dan konflik kepentingan.
Kegiatan ini merupakan upaya program USAID INTEGRITAS dalam mendukung pelaksanaan Road to Anti-Corruption Summit (ACS) 5. ACS merupakan forum dua tahunan yang dilaksanakan oleh pegiat anti-korupsi dan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. ACS yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 merupakan konferensi puncak kegiatan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan perguruan tinggi. UM Surabaya menjadi tuan rumah ACS ke-5 dan menjadi perguruan tinggi swasta pertama yang terpilih sebagai penyelenggara ACS.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor UM Surabaya, Ma’aruf Sya’ban, menyampaikan bahwa kegiatan ini memperkuat koordinasi antara perguruan tinggi dengan organisasi masyarakat sipil. “Melalui acara bedah buku ini, diharapkan dapat menjadi momentum konsolidasi perguruan tinggi. Semoga kegiatan kolaboratif antara UM Surabaya bekerjasama dengan KEMITRAAN melalui program USAID INTEGRITAS mampu membangkitkan kesadaran terkait demokrasi dan tantangannya.”
Thomas Power, penulis dan editor buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnansi ke Regresi selaku pembicara dalam diskusi bedah buku ini menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami krisis. “Ada beberapa faktor yang mendorong regresi demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah kelemahan struktural dalam proses konsolidasi demokrasi, di antaranya terkait ketimpangan ekonomi yang ekstrem/oligarki, kendali politik atas lembaga hukum dan keamanan, dan maraknya korupsi yang sistematis.”
Thomas juga menyoroti bahwa selama beberapa tahun terakhir, masyarakat sipil seolah terlihat tidak berdaya dalam menghadapi berbagai bentuk kebijakan yang melemahkan demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan.
Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M. Syarif bersama Bivitri Susanti, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera turut hadir sebagai penanggap dalam diskusi bedah buku ini.
“Susah mendapatkan demokrasi yang baik jika yang perwakilan politik terpilih memiliki kedekatan dengan praktik-praktik korupsi. Kualitas partai politik juga sangat rentan akibat kekuatan ekonomi yang berkonsentrasi pada kelompok-kelompok elit tertentu. Berdasarkan Corruption Perception Index, gambaran situasi dan kondisi korupsi di Indonesia yang selalu rendah berkaitan dengan kualitas penegakan hukum dan korupsi di partai politik,” tanggap Syarif.
Di samping mengapreasiasi buku yang menyediakan suatu refleksi kritis akademis mendalam tentang demokrasi di Indonesia, Bivitri turut menyampaikan bahwa kemunduran demokrasi melalui hukum mengerikan karena dari luar terlihat baik-baik saja.
Diskusi berlangsung interaktif yang sebagian besar dihadiri oleh para mahasiswa. Salah seorang peserta menanyakan keterhubungan biaya politik yang mahal terhadap meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Laode M. Syarif menanggapi pentingnya untuk mereformasi internal partai politik dan sumber pendanaan partai politik harus dijelaskan. Menurutnya, mahasiswa memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan tersebut karena perubahan selalu digerakkan oleh para pelajar dari sejarah Indonesia.
Meissy Sabardiah, perwakilan USAID INTEGRITAS yang hadir pada kesempatan diskusi ini mengungkapkan harapan agar kegiatan ini memberi manfaat dalam upaya perguruan tinggi mencegah korupsi.
“Besar harapan kami bahwa kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi awal baik dari kolaborasi antara KEMITRAAN, UM Surabaya dan mitra universitas lainnya dalam memajukan peran kampus/universitas untuk mencegah korupsi. Tidak hanya secara internal ke dalam kampus sendiri, tetapi juga mencegah korupsi yang terjadi di sektor politik dan pelayanan publik secara umum,” ujar Meissy.
Diskusi bedah buku ini menjadi pembuka serangkaian kegiatan seperti webinar tentang peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi dan tema pemilu berintegritas yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2022. Terakhir, seminar mengenai Sistem Integritas Partai Politik akan diselenggarakan pada bulan Februari 2023.
Saksikan kegiatan ini secara lengkap di youtube KEMITRAAN Indonesia:
Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.
Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.
Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.
