Beranda / Proposal

PERMINTAAN UNTUK MENYAMPAIKAN EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

10 Februari, 2026 Admin
Negara:Indonesia
Lokasi:Pekalongan – Jawa Tengah
Nama Project:Adaptation Fund – The “Safekeeping-Surviving-Sustaining towards Resilience: 3S Approach to Build Coastal City Resilience to Climate Change Impacts and Natural Disasters in Pekalongan City, Central Java Province”
Judul Penugasan:Konsultan Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Pembangunan Demplot Silvofishery Kota Pekalongan

KEMITRAAN melalui Program Adaptation Fund (AF) Pekalongan dengan ini mengundang penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi untuk menyampaikan Expression of Interest (EOI) atas penugasan Konsultan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Demplot Silvofishery di Kota Pekalongan.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi penyusunan Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen tender, serta pengawasan teknis pembangunan demplot silvofishery di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Kandang Panjang.

KEMITRAAN mengundang perusahaan atau lembaga konsultan yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan Expression of Interest (EOI) atas penugasan Konsultan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Demplot Silvofishery di Kota Pekalongan. Konsultan diharapkan memiliki pengalaman yang relevan dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pengawasan teknis pekerjaan konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, pesisir, atau berbasis lingkungan. Perusahaan atau lembaga konsultan yang berminat diminta untuk menyampaikan Expression of Interest (pernyataan minat) sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Terms of Reference (ToR).

Expression of Interest (terlampir) disampaikan secara tertulis beserta lampiran (Legal dokumen dan pengalaman serupa) melalui email ke: procurement@kemitraan.or.id dengan CC ke zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id , dengan subjek: EOI_DEMPLOT_[Nama Perusahaan], selambat-lambatnya pada 18 Februari 2026 pukul 15.00 WIB.

Vendor yang menyampaikan Expression of Interest dan lolos seleksi akan diundang untuk mengikuti Technical Briefing / Aanwijzing akan diminta untuk menyampaikan proposal.

Form Expression of Interest dan Terms of References bisa diakses di tautan bawah ini.

Dokumen Pendukung

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali