Beranda / Publication

RBP GCF REDD+ Central Sulawesi Output 2 Newsletter Edition Six – Collaborative Efforts to Strengthen Forest Governance and Land Rehabilitation in Central Sulawesi

The sixth edition of the RBP GCF REDD+ Central Sulawesi Newsletter for the January–April 2026 period highlights various achievements and collaborative practices in forest protection, forest conflict resolution, critical land rehabilitation, and strengthening commitments to greenhouse gas emission reduction in Central Sulawesi.

One of the main highlights in this edition is the effort to resolve conflicts within conservation forest areas through the identification and dissemination of Ministry of Environment and Forestry Regulation Number 14 of 2023. This initiative was carried out by the Tahura Office of the Central Sulawesi Provincial Forestry Service in collaboration with various stakeholders, including village governments, local communities, academics, and civil society organizations. This approach is expected to serve as a middle ground that accommodates community rights while maintaining the conservation function of forest areas.

This newsletter also features forest protection and security patrols conducted by 13 Forest Management Units (KPH) and Tahura across 67 villages in Central Sulawesi. These patrol activities have become an important measure to prevent forest encroachment, illegal mining activities, and road construction within forest areas, while also promoting social forestry-based solutions for local communities.

To support the greenhouse gas emission reduction agenda, the Government of Central Sulawesi Province together with KEMITRAAN also organized a public consultation for the preparation of the Regional Action Plan for Greenhouse Gases (RAD-GRK). This document is expected to serve as a strategic reference to ensure that emission reduction programs in Central Sulawesi are measurable, collaborative, and sustainable.

Forest and land rehabilitation efforts also became a major focus through the distribution of approximately 400 thousand seedlings to communities across various KPH areas. In addition to seedling distribution, communities received technical guidance on planting methods, maintenance, and rehabilitation monitoring to ensure ecosystem recovery is carried out effectively while providing economic benefits to local residents.

This edition also features the inspiring story of Rahimah, a member of the Loinang Lestari Forest Farmer Group (KTH) in Banggai Regency, who actively mobilizes communities in community forest rehabilitation efforts. Through her involvement in seedling management, mentoring group members, and ensuring transparent seedling distribution, Rahimah demonstrates the important role of women in preserving forests while improving community welfare.

Read the complete articles below.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.