Monitoring and Evaluation Officer RBP REDD+ Sulawesi Tengah

I. Informasi Lowongan

Posisi : Monitoring and Evaluation Officer RBP REDD+ Sulawesi Tengah
Lokasi : Palu
Durasi Kontrak : 12 bulan, dapat diperpanjang
Supervisor : Project Manager

II. Konteks Proyek

Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan tutupan hutan dan mangrove sebesar 33.235 hektar antara 2000 dan 2022, dengan lahan kritis mencapai 5.336.789 hektar di 13 kabupaten. Penyebab utama deforestasi adalah perubahan penggunaan lahan, seperti ekspansi pertambangan dan perambahan, serta kebakaran hutan yang melanda 10.844,28 hektar pada 2023. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor lahan, energi, dan limbah di Sulawesi Tengah mencapai 78,4 juta ton CO2e. Tanpa mitigasi, emisi diperkirakan mencapai 250 juta ton CO2e pada 2020. Dari 2013 hingga 2020, sektor energi menghasilkan 27.257,44 GgCO2e emisi, sementara kehutanan menyerap 15.867,02 GgCO2e. Antara 2020 dan 2022, total emisi dari sektor-sektor tersebut turun 42,99%.

Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dan memperbaiki tata kelola hutan secara berkelanjutan melalui penguatan peran kelembagaan dan kolaborasi multi-pihak. Pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan pendanaan berbasis kinerja (Result-based Payment/RBP) REDD+ dari Green Climate Fund (GCF), dan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi sebesar USD 2,8 juta. Pendanaan RBP REDD+ ini diharapkan dapat menjadi insentif dalam memperbaiki tata kelola kehutanan dan implementasi kebijakan penurunan emisi di Sulawesi Tengah.

KEMITRAAN sebagai Lembaga Perantara BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mengelola pengelolaan program RBP REDD+ yang menargetkan empat outcome strategis yaitu:

- Peningkatan pencapaian target emisi GRK di tingkat subnasional.

- Peningkatan pengelolaan hutan lestari melalui perbaikan tata kelola hutan.

- Peningkatan akses dan kapasitas kelembagaan Pengelolaan Sosial (PS) serta pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan.

- Peningkatan kapasitas pemerintah dan perangkat REDD+ daerah melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, dan perangkat REDD+ yang berkontribusi pada pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian hasil-hasil yang diharapkan, KEMITRAAN akan merekrut tim pelaksana program/Project Management Unit (PMU) yang terdiri dari Project Manager, Finance Manager, Project Officer, Monitoring and Evaluation (Monev) Officer, Admin and Finance Assistant, serta tenaga teknis yang diperlukan.

III. Tanggung Jawab Utama

Monitoring and Evaluation Officer Project RBP-REDD+ akan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana dan alat pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran. Selain itu, juga akan melatih serta menginformasikan rencana dan alat M&E kepada staf proyek. ME Officer juga memimpin persiapan baseline dan end line dengan menyusun ToR serta memantau pelaksanaannya.

IV. Kualifikasi

Pendidikan

- Gelar Sarjana (S1) minimal di bidang lingkungan dan/atau pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, kebijakan lingkungan, dan/atau bidang terkait lainnya;

- Gelar master-post graduate dengan pengalaman yang setara akan menjadi nilai tambah.

Pengalaman

- Minimum lima tahun pengalaman yang relevan dalam manajemen pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran program.

- Memiliki pengalaman dalam proyek-proyek yang dilaksanakan atau didanai oleh lembaga internasional, lembaga nasional, pemerintah dan pemerintah daerah

- Memiliki pengalaman yang terbukti dalam manajemen dan analisis data, terutama dengan lembaga internasional/nasional, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil (CSO);

- Kemampuan untuk menggunakan alat analisis (Excel, software terkait dll.) untuk pemantauan dan proyeksi kemajuan sangat diutamakan.

- Memiliki pemahaman dan berpengalaman bekerja di wilayah proyek (Sulawesi Tengah) lebih diutamakan

- Memiliki pengalaman bekerja dengan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah nasional lebih diutamakan;

- Kemampuan berbicara dan menulis laporan yang baik dalam bahasa Indonesia dan Inggris;

- Memahami penggunaan sistem manajemen data termasuk Sistem Informasi Manajemen;

- Kemampuan yang terbukti dalam analisis dan visualisasi data menggunakan MS Excel, Power BI, dan PowerPoint;

- Kemampuan untuk bekerja dengan baik di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu;

- Kemampuan untuk bekerja secara mandiri maupun sebagai bagian dari tim;

- Keterampilan manajemen waktu dan organisasi yang kuat.

Silakan unduh Terms of Reference selengkapnya pada tautan berikut: TOR ME Officer - RBP-REDD - Sulteng

Untuk melamar posisi ini, harap kirimkan CV dan dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan melalui tautan ini https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ paling lambat 25 Oktober 2024.  Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.

Apply Now

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali