Beranda / Publication

Kolaborasi Cegah Korupsi

Foto: Dok. Kemitraan

On Tuesday, May 17, 2022, leading Indonesian anti-corruption CSOs gathered for a consolidation workshop as they began collaboration under the new U.S. Agency for International Development (USAID) Indonesia Integrity Initiative (INTEGRITAS) program. 

USAID INTEGRITAS is a five-year program (2022-2027) implemented by the Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN), in consortium with Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia (TI-I), and the Basel Institute on Governance. This program supports the Government of Indonesia (GOI) in its corruption prevention efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public and private sectors. 

In the workshop, representatives of each consortium member discussed aspects of program design and management to ensure the activities are carried out effectively and in accordance with the rules and guidelines outlined by USAID as a partner and co-investor in Indonesian development. Thus, workshop participants stressed that the resources generously made possible through the support of the American people are invested responsibly and effectively for impact under the USAID INTEGRITAS program. 

“USAID is committed to tapping into local expertise and solutions for development,” said Dondy Sentya from USAID Indonesia. “We are pleased that our program focuses on corruption prevention and supporting local civil society organizations to continue to fight corruption,” he added. 

According to KEMITRAAN Executive Director Laode M Syarif, “This program requires strong coordination. I would like to convey that the success of this program is determined by our effective cooperation. Therefore, I hope that we can seriously implement this program together. This meeting is the beginning of harmony for us to work together. Hopefully, through this workshop, we can further build cohesion among our consortium.” 

In his remarks, USAID INTEGRITAS Chief of Party Justin Snyder echoed a similar sentiment, noting that collaboration, mutual support, and cooperation among the consortium’s members were crucial to achieving the program’s goals to help prevent corruption through improved policy and implementation and through enhanced public participation. 

“This consolidation workshop was really useful and important for us to have as we figure out the best way to roll out and administer program implementation in collaboration with other consortium members,” said Taradhinta Suryandari, a workshop participant from Basel Institute on Governance. 

The USAID INTEGRITAS program aims to protect economic development, public prosperity, and good stewardship of public resources from the threat of corruption through a range of activities including policy analysis, technical assistance, case studies, public education, and public campaigns to support corruption prevention. 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.