Beranda / Publication

Menerapkan Praktik Baik Kampanye Anti Korupsi Internasional Sesuai Konteks Indonesia

Foto: Dok. Kemitraan

Pada tanggal 8 September, Basel Institute on Governance mengumpulkan organisasi masyarakat sipil (OMS) terkemuka di Indonesia untuk mendiseminasikan praktik baik penerapan strategi komunikasi sebagai upaya mendorong pencegahan korupsi dan menyempurnakan pendekatan-pendekatan strategi komunikasi sesuai dengan konteks Indonesia. 

Kegiatan ini diikuti 15 peserta dari KEMITRAAN, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Transparency International Indonesia (TI-I), bersama dengan Basel Institute on Governance yang kesemuanya merupakan anggota konsorsium pelaksana program Indonesia Integrity Initiative (INTEGRITAS), yaitu program 5 tahun dengan pembiayaan sebesar 10 juta dollar dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau US Agency for International Development (USAID) atas nama Rakyat Amerika. 

Mengacu kepada pengalaman dan riset internasional mereka yang luas, Pimpinan Public Governance, Claudia Baez Camargo, dan Peneliti Senior (Senior Research Fellow), Jacopo Costa, dari Basel Institute on Governance menjelaskan jenis-jenis pesan antikorupsi berdasarkan hasil berbagai penelitian yang dilaksanakan di Indonesia, Tanzania, Nigeria, Kosta Rika, Papua Nugini, Meksiko, dan Afrika Selatan. Secara khusus, mereka menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan kampanye komunikasi yang menekankan korupsi sebagai masalah sistemik yang tersebar luas cenderung menjadi bumerang, dan tidak hanya gagal dalam memotivasi aksi nyata tetapi juga menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu mempromosikan sikap apatis. Selain itu, kampanye komunikasi yang mengadaptasi pendekatan moral atau etis seringkali gagal mencapai tujuannya karena pendekatan ini tidak mengatasi faktor kontekstual lain yang mendorong perilaku korupsi. Terakhir, mereka menyampaikan bahwa pesan generik kurang efektif dibanding dengan pesan yang khusus dikemas secara seksama. 

Berdasarkan analisis dari keberhasilan dan kegagalan inisiatif kampanye komunikasi lainnya, Camargo dan Costa menyarankan agar menyesuaikan pesan antikorupsi dan kampanye komunikasi dibuat sesuai dengan konteks Indonesia dan tujuan-tujuan program USAID INTEGRITAS. Pendekatan ini berfokus pada pendefinisian tujuan strategi komunikasi, pengidentifikasian target audiens, dan perancangan pesan spesifik yang disesuaikan dengan pengalaman dan sikap setiap audiens terhadap aspek khusus dari korupsi.    

Saat diskusi kelompok, para peserta diberikan kesempatan untuk menerapkan pendekatan teoritis ke rencana strategi komunikasi mereka masing-masing. Kelompok ICW mendesain suatu contoh strategi komunikasi yang berfokus kepada proses pelibatan masyarakat adat untuk melawan upaya pengambilan lahan, sedangkan TI-I berfokus kepada isu keuangan partai politik, dan KEMITRAAN merancang suatu kampanye yang mempromosikan transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa di universitas negeri.

Setiap kelompok menguraikan target audiens, pesan kunci, dan ajakan bertindak sebagai bagian dari teori perubahan secara keseluruhan yang dipresentasikan di sesi pleno untuk mendapatkan umpan balik dan masukan dari Camargo dan Costa.

Staf Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) ICW, Ahmad Khuzaifi, menyatakan bahwa pertemuan ini telah membantunya dalam memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mengemas pesan-pesan antikorupsi bagi audiens ICW, khususnya dalam meningkatkan kesadaran tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia. 

“Workshop strategi komunikasi yang diselenggarakan oleh program USAID INTEGRITAS ini, menurut saya sangat bermanfaat bagi kita semua terutama NGO-NGO seperti ICW, karena memang perhatian kita di isu-isu korupsi di Indonesia.  Saya belajar banyak tentang metode-metode penyampaian pesan yang tepat agar masyarakat memahami tentang isu korupsi. Cara pandang saya menjadi terbuka terkait cara-cara kita dalam mengkampanyekan kegiatan atau program penyadaran terkait isu korupsi yang ada, terutama di Indonesia,” jelasnya.

Dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari lewat pertemuan ini, anggota konsorsium USAID INTEGRITAS berada dalam posisi yang lebih baik untuk menerapkan strategi komunikasi dalam setiap kegiatan mereka. Penyelarasan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan target audiens akan meningkatkan kerja konsorsium dalam mendukung kebijakan dan praktik yang dapat mengurangi konflik kepentingan serta meningkatkan edukasi, kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan korupsi.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.