Konsultan Safeguard Specialist REDD+ – Provinsi Sulawesi Tengah

Judul Pekerjaan:Konsultan Safeguard Specialist REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah
Departemen:Program – PMU RBP REDD+ Sulteng             
Melapor Kepada:Team Leader PMU RBP REDD+ Sulteng

Tentang Posisi

KEMITRAAN membuka kesempatan bagi tenaga ahli profesional untuk bergabung sebagai Konsultan Safeguard Specialist REDD+ dalam mendukung implementasi Program Results-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Posisi ini akan berperan dalam penyusunan dokumen panduan implementasi, monitoring, dan pelaporan safeguard REDD+ yang mendukung pengelolaan Sistem Informasi Safeguard REDD+ (SISREDD+) Sulawesi Tengah. Konsultan juga akan mendukung penguatan tata kelola proyek iklim yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Konsultan akan bertanggung jawab untuk:

  • Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan.
  • Melakukan studi literatur, pengumpulan data, dan analisis terkait safeguard REDD+.
  • Menyusun dokumen panduan implementasi, monitoring, dan pelaporan safeguard REDD+.
  • Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, KEMITRAAN, dan para pihak terkait.
  • Memfasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD), konsultasi, dan kegiatan koordinasi lainnya.
  • Mendukung kegiatan terkait SISREDD+, termasuk pelatihan, konsultasi teknis, dan studi pembelajaran.
  • Mendokumentasikan proses kegiatan dan mendukung pelaporan program.

Deliverables

Konsultan diharapkan menghasilkan:

  1. Inception Report yang memuat rencana kerja dan metodologi pelaksanaan.
  2. Dokumen panduan implementasi, monitoring, dan pelaporan safeguard REDD+ untuk SISREDD+ Sulawesi Tengah.
  3. Laporan proses pelaksanaan kegiatan.

Kualifikasi

Kandidat yang dicari memiliki kualifikasi sebagai berikut:

  • Pendidikan minimal S1 di bidang yang relevan, seperti ilmu lingkungan, kebijakan publik, ilmu sosial, atau pemberdayaan masyarakat.
  • Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam penyusunan kebijakan atau dokumen terkait safeguard di Indonesia.
  • Memiliki pengalaman dalam isu REDD+ dan perubahan iklim.
  • Berpengalaman bekerja dengan pemerintah daerah dan para pihak terkait di Sulawesi Tengah.
  • Memiliki pemahaman terkait safeguard sosial dan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam.

Durasi Penugasan

Periode penugasan berlangsung selama 2 bulan atau 60 hari kalender.

Cara Melamar

Kandidat yang berminat diminta mengirimkan dokumen berikut:

  • Proposal teknis
  • Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
  • CV atau resume terbaru
  • Daftar pengalaman pekerjaan serupa (minimal 3 pekerjaan terakhir)

Lamaran dikirim melalui email ke: hr@kemitraan.or.id

Informasi Tambahan
Detail lengkap mengenai ruang lingkup pekerjaan, persyaratan, serta ketentuan lainnya dapat dilihat pada dokumen ToR resmi dan lampiran pendukung yang tersedia.
TOR Consultant_Jasa Konsultansi Safeguard Spesialis REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah_WW_QQ_OKUnduh


Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali