Finance Officer, Project Management Unit (PMU) – IKI SAGU Project

Jabatan:Finance Officer, Project Management Unit (PMU)
Supervisor:PMU Manager (with technical guidance from Finance Home Office)
Jenis Penugasan:Fixed term
Durasi:Enam (6) bulan dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kinerja
Base:Tenggarong, Kutai Kartanegara – East Kalimantan

Konteks

Project Management Unit (PMU) yang berbasis di Tenggarong dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program Kemitraan di tingkat lapangan di Kalimantan Timur. Meskipun PMU saat ini mengelola kegiatan di bawah proyek Western Pacific Sustainable Peatland Management (SAGU) yang didukung oleh International Climate Initiative (IKI), unit ini secara sengaja dirancang sebagai unit multi-proyek yang mampu mengelola IKI SAGU saat ini dan proyek tambahan di masa depan seiring dengan perkembangan kebutuhan program.

Proyek SAGU merupakan inisiatif multi-negara yang dilaksanakan di Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini, yang bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi degradasi ekosistem lahan gambut. Proyek ini menangani tantangan sistemik seperti keterbatasan data lahan gambut, praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, kapasitas pemantauan yang tidak memadai, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Pilar intervensi utama meliputi penguatan pemetaan dan pemantauan lahan gambut, peningkatan instrumen kebijakan dan perencanaan, perluasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta promosi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan inovasi mata pencaharian. Upaya-upaya ini berkontribusi pada komitmen yang lebih luas dari negara-negara untuk mengintegrasikan pengelolaan lahan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) ke dalam Nationally Determined Contributions (NDC).

Indonesia memiliki ekosistem gambut dataran rendah dan dataran tinggi serta telah menetapkan kerangka regulasi penting untuk perlindungan dan restorasi lahan gambut. Namun demikian, permasalahan seperti kebakaran hutan, drainase, konversi lahan, dan ekspansi pertanian masih terus terjadi—khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dalam SAGU, PMU mendukung intervensi yang mencakup peningkatan integrasi data lahan gambut, penguatan instrumen perencanaan subnasional seperti RPPEG Kutai Kartanegara dan rencana pengelolaan tingkat kabupaten, serta berbagai kegiatan di tingkat desa dan komunitas terkait pengelolaan lahan gambut berkelanjutan seperti: pendekatan pembasahan kembali–revegetasi–revitalisasi (3R) berbasis masyarakat, pemetaan partisipatif, rehabilitasi lahan gambut, dan pengembangan mata pencaharian masyarakat. Proyek ini juga meningkatkan kapasitas kelembagaan, mendukung perencanaan partisipatif di tingkat desa, serta meningkatkan kesiapsiagaan pengelolaan kebakaran melalui penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kemitraan bertindak sebagai salah satu mitra pelaksana utama di Indonesia, bekerja sama dengan CIFOR-ICRAF (pemimpin konsorsium) serta organisasi mitra termasuk SNV, GEC, ITPC, dan YLBA. Di Kalimantan Timur—khususnya wilayah Tenggarong—PMU berperan sentral dalam memfasilitasi implementasi di lapangan, keterlibatan pemangku kepentingan, harmonisasi kebijakan, fasilitasi masyarakat, serta penguatan MPA. PMU juga memastikan bahwa implementasi di tingkat lokal di Indonesia berkontribusi pada mekanisme pemantauan, pembelajaran, dan pelaporan multi-negara SAGU, termasuk pelaporan semesteran dan tahunan kepada donor IKI/BMUV.

Untuk mandat saat ini, tim PMU—termasuk Finance Officer—akan memastikan pengelolaan keuangan secara menyeluruh untuk operasional lapangan SAGU sesuai dengan kebijakan KEMITRAAN dan aturan IKI/BMUV. Posisi ini memastikan integritas keuangan komponen Indonesia dari KEMITRAAN, serta mendukung pelaporan rutin semesteran dan tahunan. Kegiatan meliputi pengelolaan pengeluaran untuk pelaksanaan di lapangan, lokakarya, fasilitasi desa, pelatihan MPA, dan rapat koordinasi. Mengingat adanya kolaborasi multi-mitra, peran ini memastikan standar dokumentasi memenuhi persyaratan kepatuhan CIFOR-ICRAF dan donor.

Seiring kemungkinan PMU akan mendukung proyek-proyek tambahan di bidang lingkungan, tata kelola, atau berbasis masyarakat di masa depan, fungsi-fungsi ini dirancang untuk dapat beradaptasi lintas berbagai portofolio program.

Fungsi dan Tugas Utama

Keterlibatan pemangku kepentingan

  • Memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam administrasi dan pengendalian keuangan bagi staf/mitra sesuai kebutuhan.
  • Mendukung Project Manager dalam berkoordinasi dengan penerima hibah/mitra/konsultan, serta tugas lain yang diberikan kepadanya.

Persiapan proyek

  • Menyusun anggaran proyek secara rinci dan proyeksi arus kas serta memberikan arahan terkait pengkodean dan aturan donor. Pengintegrasian kontrol dan dokumentasi dalam POM memastikan kesiapan audit sejak awal.
  • Menyusun alat pemantauan anggaran dan siklus proyeksi. Template standar mendukung pelaporan yang konsisten, tepat waktu, dan analisis deviasi.
  • Membantu asisten keuangan dan administrasi proyek dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang tepat, serta bertanggung jawab dalam kompilasi laporan.

Manajemen proyek dan jaminan kualitas

  • Memantau anggaran dibandingkan realisasi dan menyusun proyeksi; memimpin tinjauan keuangan triwulanan dengan PMU dan mitra. Analisis rutin mengidentifikasi tren dan mendukung tindakan korektif secara dini.
  • Menyusun laporan keuangan rutin untuk disampaikan dan ditinjau oleh Senior Finance Manager di Home Office KEMITRAAN.
  • Memvalidasi dokumentasi keuangan untuk audit dan laporan serta memberikan masukan terkait risiko keuangan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap safeguard dan mempersiapkan proyek untuk audit eksternal.
  • Mendukung perencanaan dan proyeksi keuangan jangka menengah dan panjang; memberikan saran kepada PM terkait aspek keuangan.

Manajemen tim

  • Memberikan orientasi keuangan kepada staf terkait SOP dan kontrol; mendukung pengisian timesheet, uang muka, dan pertanggungjawaban.
  • Memberikan dukungan kepada staf terkait pelaporan internal dan eksternal sesuai dengan kebijakan dan prosedur keuangan Kemitraan.

Manajemen keuangan

  • Menyusun BvA, proyeksi, dan laporan keuangan donor; melatih mitra terkait penganggaran, pelaporan, dan kepatuhan. Penguatan kapasitas meningkatkan kinerja mitra dan mengurangi risiko keuangan.
  • Memvalidasi bukti transaksi, dokumen pendukung, dan laporan mitra; menjaga dokumentasi untuk kesiapan audit. Dokumentasi yang kuat mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pengadaan

  • Memverifikasi ketersediaan anggaran dan pengkodean; meninjau ketentuan keuangan dalam kontrak dan jadwal pembayaran. Memastikan persyaratan pajak, pemotongan, dan kepatuhan terpenuhi serta mendukung audit pengadaan dengan dokumentasi keuangan.

Hasil yang Diharapkan

  • Anggaran rinci yang disetujui dengan struktur pengkodean dan rencana arus kas. Dokumen ini menjadi panduan pengeluaran dan memastikan ketersediaan dana saat dibutuhkan.
  • Laporan BvA bulanan dengan narasi deviasi dan proyeksi bergulir tiga bulan. Narasi menjelaskan faktor penyebab dan mengusulkan tindakan korektif.
  • Berkas keuangan siap audit dan jadwal pendukung, termasuk laporan mitra yang telah divalidasi. Berkas tersusun rapi, lengkap, dan sesuai dengan persyaratan donor.

Indikator Kinerja Utama (KPI)

  • Akurasi BvA dan proyeksi. Target: deviasi proyeksi bulanan dalam rentang ±10% pada tingkat hibah.
  • 100% penyampaian paket laporan keuangan bulanan tepat waktu; tanpa temuan audit berisiko tinggi.
  • <≤10 hari kerja rata-rata siklus pertanggungjawaban; kelengkapan dokumen pembayaran kontrak (≥95%).

Kompetensi

Kompetensi inti

  • Integritas dan akuntabilitas: bertindak sesuai nilai organisasi, memenuhi komitmen, dan menjaga kerahasiaan.
  • Orientasi hasil: fokus pada hasil, mampu memprioritaskan secara efektif, dan menindaklanjuti tindakan yang disepakati.
  • Kolaborasi dan komunikasi: membangun hubungan kerja yang positif dan berkomunikasi secara jelas dalam berbagai situasi.
  • Pembelajaran dan adaptabilitas: mencari umpan balik, beradaptasi terhadap perubahan, dan menerapkan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja.

Kompetensi Teknis

  • Penganggaran dan pelaporan donor: menyusun anggaran dan laporan keuangan yang sesuai ketentuan.
  • Pengendalian internal dan kesiapan audit: merancang dan menegakkan standar dokumentasi.
  • Analisis keuangan dan proyeksi: melakukan BvA, narasi deviasi, dan proyeksi arus kas.

Kualifikasi

  • Minimal 5 tahun pengalaman dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang didanai donor.
  • Berpengalaman dalam penganggaran, BvA, audit, dan pengawasan keuangan mitra.
  • Gelar Sarjana di bidang akuntansi, keuangan, atau bidang terkait; sertifikasi profesional (misalnya CPA, CA) menjadi nilai tambah.
  • Fasih berbahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (lisan dan tulisan).

Cara Melamar

Kandidat yang berminat diundang untuk mengajukan lamaran, termasuk CV dan surat lamaran yang menguraikan pengalaman yang relevan pada tombol di bawah ini sebelum tanggal 7 April 2026. Hanya pelamar yang masuk dalam daftar pendek yang akan dihubungi untuk proses seleksi selanjutnya.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.