Project Officer Community Development Adaptation Fund Pekalongan

Posisi: Project Officer Community Development
Durasi Kontrak: 6 Bulan (1 Januari – 31 Juni 2026. )
Level: L-4
Atasan Langsung: Team Leader Adaptation Fund Pekalongan
Departemen: SGS - AF Pekalongan
Penempatan: Pekalongan - Jawa Tengah

Latar Belakang Program

Program Adaptation Fund (AF) Pekalongan merupakan kerja sama antara KEMITRAAN dan Pemerintah Kota Pekalongan yang didukung oleh Adaptation Fund dan berlangsung dari 2021 hingga 2026. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Tujuan Posisi

Project Officer Community Development (PO Comdev) bertugas mendukung pelaksanaan Program Adaptation Fund Pekalongan (2021–2026), sebuah kerja sama antara KEMITRAAN dan Pemerintah Kota Pekalongan dengan dukungan Adaptation Fund. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim melalui penguatan penghidupan berkelanjutan, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi multipihak.

PO Comdev diharapkan dapat memperkuat, mempercepat, serta mengakselerasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada fase akhir program menuju pencapaian target output tahun 2026.


Tugas dan Tanggung Jawab

  • Memobilisasi, mendampingi, dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sasaran (nelayan, koperasi, komunitas, Pokdarwis, dan lainnya) dalam penguatan penghidupan berkelanjutan wilayah pesisir.
  • Menyelenggarakan serta mengawal kegiatan pelatihan bagi kelompok binaan di kelurahan sasaran.
  • Mengembangkan dan menjaga kemitraan dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, akademisi, konsultan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya.
  • Berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan workplan serta annual workplan bersama PMU AF Pekalongan.
  • Berkoordinasi dengan MEL Officer dalam penyusunan rencana kerja, kerangka acuan kerja (ToR), serta pelaporan program.
  • Menyusun laporan bulanan, kuartalan, dan tahunan secara tepat waktu dan berkualitas.
  • Mengkoordinasikan fasilitator dan pemangku kepentingan dalam penerapan dan dokumentasi PADIATAPA.
  • Mengawasi dan mendokumentasikan proses serah terima barang kegiatan program.
  • Memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan sesuai kerangka logika dan rencana M&E.
  • Memenuhi seluruh kewajiban administratif proyek.
  • Melakukan supervisi terhadap Junior Project Officer (JPO).

Keluaran yang Diharapkan

  • Timesheet aktivitas harian sesuai kontrak kerja.
  • Laporan bulanan terkait perkembangan kegiatan program, khususnya komponen livelihood.
  • Penghimpunan dan analisis data penerima manfaat berbasis gender dan kelompok rentan.

Kualifikasi

  • Pendidikan minimal S1 di bidang teknik sipil, lingkungan, ekonomi, ilmu sosial, pariwisata, budaya, atau bidang relevan lainnya.
  • Pengalaman kerja minimal 3 tahun pada sektor yang relevan dengan penghidupan berkelanjutan (perikanan, ekowisata, pertanian, pengelolaan sampah, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, dll).
  • Pengalaman memfasilitasi inklusi ekonomi kelompok rentan dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan.
  • Memiliki pengalaman dalam adaptasi dan implementasi aturan organisasi/proyek.
  • Mampu menyusun rencana kerja, ToR, dan laporan kegiatan.
  • Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
  • Menguasai Microsoft Word dan Excel.
  • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Kandidat yang Kami Cari

Kami mencari individu yang berpegang pada integritas, akuntabilitas, inklusivitas, serta memiliki komitmen untuk memajukan tata kelola kolaboratif dan pembangunan berkelanjutan.

Cara Melamar

Kirimkan CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung melalui tautan di bawah sebelum 23 Desember 2025. Hanya kandidat yang terpilih yang akan dihubungi.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.