Beranda / Publication

Perjalanan Terkini Think Climate Initiative Indonesia

Dok. Kemitraan

Lembaga International Development Research Center (IDRC) menyelenggarakan rapat koordinasi kedua Think Climate Initiative (TCI) Indonesia secara daring pada tanggal 15 – 17 Maret 2022. Rapat ini didedikasikan untuk seluruh mitra hink tank Indonesia yang mendapat dukungan dari IDRC dan Oak Foundation. Pertemuan tiga hari ini bertujuan  untuk berbagi tentang kegiatan dan pencapaian yang telah dilaksanakan para mitra sejak April 2021. Selain itu, pertemuan ini juga memberikan sesi pembelajaran gender peer dari mitra IDRC, yaitu Gender@Work. Dalam pertemuan ini, KEMITRAAN mengirimkan 10 orang staf unit Knowledge Management Learning yang merupakan personil dari proyek Think Climate Initiative.

Pertemuan ini dilaksanakan melalui metode yang menarik dengan menerapkan role-playing game ( bermain peran), terutama saat masing-masing mitra berbagi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Metode bermain peran ini merupakan lanjutan dari pertemuan TCI pertama pada Juli 2021. 

Pada waktu itu, masing-masing mitra berpura-pura menjadi suatu bangsa di sebuah pulau. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing mitra menyampaikan nama bangsa, spesialisasi, moto, kebijakan, dan wilayah kerja geografisnya. Pada pertemuan kali ini, metode bermain peran digunakan Forum Menteri untuk menginformasikan pencapaian masing-masing mitra dengan menghadirkan tiga anggota yang berpura-pura sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan, Menteri Dalam Negeri dan Pendidikan, dan Menteri Luar Negeri. Setiap Menteri diminta untuk menceritakan pencapaian, tantangan dan cara mengatasinya.

Regitri, Amalia dan Irfan terpilih menjadi para Menteri KEMITRAAN. Regitri, Menteri Ilmu Pengetahuan mengatakan bahwa mereka sukses menggelar beberapa kegiatan penelitian termasuk pertemuan konsultasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Amalia, Menteri Dalam Negeri dan Pendidikan melaporkan bahwa KEMITRAAN telah menerima 6 sertifikat nasional bagi staf mereka untuk sertifikasi Nasional dalam pelatihan metodologi penelitian (5 orang) dan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (1 orang). 

KEMITRAAN juga berhasil meningkatkan pengetahuan staf melalui serangkaian pelatihan dasar gender, pelatihan penjenamaan, kursus bahasa Inggris umum dan penulisan laporan, pada tahun pertama proyek. Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Irfan, menyatakan bahwa KEMITRAAN mendukung kerja Kementerian Keuangan RI dengan mempromosikan Program Penandaan APBD terkait isu perubahan iklim (Climate Budget Tagging) kepada 6 Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengatakan bahwa KEMITRAAN berperan penting dalam kegiatan Kolaborasi TCI dengan mitra lain. Pada akhirnya, semua Menteri juga sepakat bahwa tantangan utama dalam implementasi tersebut adalah situasi pandemi yang membatasi mobilisasi kegiatan. 

Setelah mendengarkan presentasi semua menteri dari semua negara, masing-masing mitra berhasil terinspirasi satu sama lain. Misalnya, KEMITRAAN menginspirasi semua mitra untuk mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan penjenamaan. ementara itu KEMITRAAN juga terinspirasi oleh WRI, KotaKita dan Inobu untuk menyeimbangkan keterampilan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti. Tim KEMITRAAN sangat tertarik untuk belajar bagaimana melakukan penelitian tentang situasi pandemi dari WRI dan juga melakukan penelitian partisipatif yang dipresentasikan oleh KotaKita.

Hari kedua difokuskan pada sesi pembelajaran Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI). Dalam sesi ini, semua mitra diminta untuk mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai, seperti apa gambaran kesuksesan, tantangan yang mungkin dihadapi dan halyang bisa membantu kita untuk mencapai hasil tersebut dari sesi sharing jam board. Dalam sesi tersebut, semua mitra sepakat bahwa ada elemen umum yang dapat menjadi dasar bagi komunitas untuk belajar dan fokus pada intervensi efektif untuk mengatasi GESI sebagai bagian dari upaya mengatasi perubahan iklim. Sesi pembelajaran ini difasilitasi oleh Kalyani Menon-Sen dan Ray Gordezky dari Gender@Work.

Pada hari ketiga, seluruh mitra diajak untuk melakukan pitching ide untuk project kolaborasi. Dalam sesi ini, KEMITRAAN memberikan gagasan mengenai kegiatan “Meningkatkan kesadaran dampak perubahan iklim di kalangan pemuda dan politisi muda untuk pemilu 2024”. Hampir semua perwakilan mitra tertarik dan menghadiri sosialisasi ide proyek tersebut. Terbukti dengan partisipasi aktif dari masing-masing mitra untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi sisi positif dari ide ini dan tantangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terakhir, mereka mengakui bahwa kegiatan ini mampu memantik politisi muda untuk sadar akan isu perubahan iklim. Selanjutnya, isu perubahan iklim akan menjadi salah satu agenda politik mereka.

Untuk informasi detail terkait acara tiga hari tersebut dapat diakses melalui laporan IDRC pada link berikut ini.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.