Beranda / Publication

Perjalanan Terkini Think Climate Initiative Indonesia

Dok. Kemitraan

Lembaga International Development Research Center (IDRC) menyelenggarakan rapat koordinasi kedua Think Climate Initiative (TCI) Indonesia secara daring pada tanggal 15 – 17 Maret 2022. Rapat ini didedikasikan untuk seluruh mitra hink tank Indonesia yang mendapat dukungan dari IDRC dan Oak Foundation. Pertemuan tiga hari ini bertujuan  untuk berbagi tentang kegiatan dan pencapaian yang telah dilaksanakan para mitra sejak April 2021. Selain itu, pertemuan ini juga memberikan sesi pembelajaran gender peer dari mitra IDRC, yaitu Gender@Work. Dalam pertemuan ini, KEMITRAAN mengirimkan 10 orang staf unit Knowledge Management Learning yang merupakan personil dari proyek Think Climate Initiative.

Pertemuan ini dilaksanakan melalui metode yang menarik dengan menerapkan role-playing game ( bermain peran), terutama saat masing-masing mitra berbagi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Metode bermain peran ini merupakan lanjutan dari pertemuan TCI pertama pada Juli 2021. 

Pada waktu itu, masing-masing mitra berpura-pura menjadi suatu bangsa di sebuah pulau. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing mitra menyampaikan nama bangsa, spesialisasi, moto, kebijakan, dan wilayah kerja geografisnya. Pada pertemuan kali ini, metode bermain peran digunakan Forum Menteri untuk menginformasikan pencapaian masing-masing mitra dengan menghadirkan tiga anggota yang berpura-pura sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan, Menteri Dalam Negeri dan Pendidikan, dan Menteri Luar Negeri. Setiap Menteri diminta untuk menceritakan pencapaian, tantangan dan cara mengatasinya.

Regitri, Amalia dan Irfan terpilih menjadi para Menteri KEMITRAAN. Regitri, Menteri Ilmu Pengetahuan mengatakan bahwa mereka sukses menggelar beberapa kegiatan penelitian termasuk pertemuan konsultasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Amalia, Menteri Dalam Negeri dan Pendidikan melaporkan bahwa KEMITRAAN telah menerima 6 sertifikat nasional bagi staf mereka untuk sertifikasi Nasional dalam pelatihan metodologi penelitian (5 orang) dan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (1 orang). 

KEMITRAAN juga berhasil meningkatkan pengetahuan staf melalui serangkaian pelatihan dasar gender, pelatihan penjenamaan, kursus bahasa Inggris umum dan penulisan laporan, pada tahun pertama proyek. Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Irfan, menyatakan bahwa KEMITRAAN mendukung kerja Kementerian Keuangan RI dengan mempromosikan Program Penandaan APBD terkait isu perubahan iklim (Climate Budget Tagging) kepada 6 Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengatakan bahwa KEMITRAAN berperan penting dalam kegiatan Kolaborasi TCI dengan mitra lain. Pada akhirnya, semua Menteri juga sepakat bahwa tantangan utama dalam implementasi tersebut adalah situasi pandemi yang membatasi mobilisasi kegiatan. 

Setelah mendengarkan presentasi semua menteri dari semua negara, masing-masing mitra berhasil terinspirasi satu sama lain. Misalnya, KEMITRAAN menginspirasi semua mitra untuk mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan penjenamaan. ementara itu KEMITRAAN juga terinspirasi oleh WRI, KotaKita dan Inobu untuk menyeimbangkan keterampilan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti. Tim KEMITRAAN sangat tertarik untuk belajar bagaimana melakukan penelitian tentang situasi pandemi dari WRI dan juga melakukan penelitian partisipatif yang dipresentasikan oleh KotaKita.

Hari kedua difokuskan pada sesi pembelajaran Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI). Dalam sesi ini, semua mitra diminta untuk mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai, seperti apa gambaran kesuksesan, tantangan yang mungkin dihadapi dan halyang bisa membantu kita untuk mencapai hasil tersebut dari sesi sharing jam board. Dalam sesi tersebut, semua mitra sepakat bahwa ada elemen umum yang dapat menjadi dasar bagi komunitas untuk belajar dan fokus pada intervensi efektif untuk mengatasi GESI sebagai bagian dari upaya mengatasi perubahan iklim. Sesi pembelajaran ini difasilitasi oleh Kalyani Menon-Sen dan Ray Gordezky dari Gender@Work.

Pada hari ketiga, seluruh mitra diajak untuk melakukan pitching ide untuk project kolaborasi. Dalam sesi ini, KEMITRAAN memberikan gagasan mengenai kegiatan “Meningkatkan kesadaran dampak perubahan iklim di kalangan pemuda dan politisi muda untuk pemilu 2024”. Hampir semua perwakilan mitra tertarik dan menghadiri sosialisasi ide proyek tersebut. Terbukti dengan partisipasi aktif dari masing-masing mitra untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi sisi positif dari ide ini dan tantangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terakhir, mereka mengakui bahwa kegiatan ini mampu memantik politisi muda untuk sadar akan isu perubahan iklim. Selanjutnya, isu perubahan iklim akan menjadi salah satu agenda politik mereka.

Untuk informasi detail terkait acara tiga hari tersebut dapat diakses melalui laporan IDRC pada link berikut ini.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia