Beranda / Publication

Memperkuat Generasi Muda Indonesia: Training of Trainers untuk Pilkada Berintegritas

JAKARTA – Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) menjadi prasyarat sebuah negara demokrasi. Namun, sekadar terselenggaranya pemilu tak cukup menjadi tolok ukur. Pemilu yang bersih, jujur, dan adil harus menjadi syarat minimal. Faktanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Praktik politik uang masih menjadi ancaman serius. Untuk mengatasi masalah ini, USAID INTEGRITAS, bekerja sama dengan mitra lokal, melaksanakan Training of Trainers (ToT) di lima provinsi: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.

Politik uang, terutama praktik pembelian suara, masih menjadi perhatian utama dalam proses pemilu di Indonesia. Berdasarkan data dari Bawaslu, pada Pemilu 2019 tercatat 25 dugaan praktik politik uang di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Praktik ini, selain merusak integritas pemilu, juga mengakibatkan biaya politik yang tinggi. Para politisi yang terpilih sering kali merasa perlu “membayar kembali” modal kampanye mereka melalui tindakan korupsi. Hal ini tidak hanya membahayakan demokrasi, tetapi juga mengancam masa depan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang semakin dekat, muncul kekhawatiran bahwa politik uang akan menjadi sesuatu yang normal jika tidak ada upaya pencegahan. Terlebih lagi, generasi pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar berpotensi terpengaruh oleh praktik politik uang ini.

Generasi muda, khususnya mereka yang pertama kali akan memberikan suara, berada pada posisi strategis untuk mengubah arah demokrasi Indonesia. Merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem yang ada. Untuk itu( ToT) ini menargetkan pemilih muda karena merekalah yang memiliki potensi besar untuk menolak politik uang dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Nia, peserta ToT dari DKI Jakarta. Ia mengatakan politik uang kini mulai dianggap wajar oleh masyarakat

“Banyak teman-teman di lingkungan saya yang menganggap politik uang itu hal biasa. Tapi setelah ikut ToT, saya menyadari pentingnya menjaga integritas suara kita. Ini bukan hanya tentang Pilkada 2024, tapi tentang masa depan kita semua,” ujar Nia.

Selama periode 25 Juli hingga 11 Agustus 2024, Pogram USAID INTEGRITAS KEMITRAAN bersama IDEA dan mitra lokal melaksanakan Training of Trainers (ToT) di lima provinsi: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas pemilih muda dan membangun ketahanan terhadap praktik politik uang yang masih marak di Indonesia.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pemilih muda tentang demokrasi dan pentingnya menjaga integritas dalam proses pemilihan dengan berfokus pada tiga aspek utama: memperkuat kesadaran peserta tentang peran aktif mereka sebagai warga negara, meningkatkan pengetahuan mereka tentang dampak korupsi dan politik uang, serta membekali mereka dengan keterampilan praktis agar bisa menjadi pelopor gerakan antipolitik uang di komunitas mereka.

Materi yang disusun dalam modul ToT tidak hanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mengenai dampak negatif politik uang terhadap sistem demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Modul ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan praktis dan strategi efektif dalam mengenali kandidat yang berintegritas. Dengan pemahaman ini, peserta dapat membantu mengurangi dampak jangka panjang dari politik uang, yang seringkali dianggap wajar. Modul ini juga mencakup panduan praktis dan alat-alat yang dapat digunakan untuk menilai integritas kandidat. IDEA dan tim pelaksana menyadari bahwa pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dan berbasis nilai adalah kunci dalam membangun kesadaran kolektif untuk menolak politik uang.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari di setiap provinsi, dengan metode yang variatif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan role-playing. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk memahami materi secara mendalam. Salah satu alumni ToT, Andi dari Sulawesi Selatan, mengaku senang dengan metode yang digunakan.

“Metode belajarnya asyik dan benar-benar bikin saya mengerti. Sekarang, saya lebih percaya diri untuk berbagi pengetahuan ini ke teman-teman lain dan mengajak mereka menolak politik uang.”

Mengukur Dampak Pelatihan: Meningkatnya Kapasitas dan Kesadaran Peserta

ToT berhasil meningkatkan kapasitas kognitif dan afektif peserta. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan skor pre-test dan post-test, yang menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik setelah pelatihan. Di Jawa Timur, misalnya, skor rata-rata peserta meningkat dari 71,7 pada pre-test menjadi 84,7 pada post-test.

Namun, dampak terbesar yang terlihat adalah kesadaran peserta untuk bergerak dan mengedukasi orang lain di lingkungan mereka. Di Nusa Tenggara Timur, salah satu alumni ToT, Budi, telah mengorganisir acara futsal berintegritas yang disertai dengan kampanye anti-politik uang. Budi menjelaskan lewat futsal, ia bisa menyampaikan pesan antipolitik uang.

“Saya ingin kegiatan futsal ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga menjadi cara kami menyampaikan pesan bahwa politik uang itu salah. Kami harus mulai dari hal-hal kecil seperti ini agar lebih banyak orang yang sadar,” kata Budi.

Selain kegiatan futsal, alumni ToT lainnya di Sulawesi Selatan, Afdhal, menyelenggarakan dialog interaktif dengan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Wajo. Melalui kegiatan ini, Afdhal berharap dapat mendorong kesadaran pemilih muda tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas dan integritas, bukan berdasarkan uang.

“Saya percaya bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dialog ini adalah langkah kecil, tetapi saya berharap dapat mempengaruhi banyak orang untuk menolak politik uang,” ujar dia.

Kegiatan ToT ini juga memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk menjalin jejaring dan menguatkan komunitas yang memiliki komitmen serupa dalam menolak politik uang. Semangat kolaborasi ini diharapkan akan terus berlanjut hingga pemilu dan setelahnya.

Melalui kegiatan ini, USAID INTEGRITAS dan mitra lokal tidak hanya memperkuat kemampuan pemilih muda, tetapi juga menanamkan semangat integritas yang kuat di antara mereka. Dengan memanfaatkan media sosial, para alumni ToT kini berupaya memperluas jangkauan pesan mereka, mengajak generasi muda untuk bersama-sama menjaga pemilu yang bersih dan adil.

Kegiatan ToT yang dilaksanakan adalah sebuah langkah awal yang penting dalam membangun generasi yang memiliki ketahanan terhadap praktik politik uang. Para peserta kini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di komunitas mereka, untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.