Beranda / Publication

Cegah Politik Uang di Pilkada 2024, KEMITRAAN Gelar Pelatihan Parpol Berintegritas

KUPANG – Korupsi yang menggerus kesejahteraan masyarakat masih menjadi problem utama di Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah tingginya biaya politik saat pemilu. Akibatnya para politisi berlomba-lomba mengembalikan modal lewat korupsi saat menjabat. Politik uang sudah barang tentu menjadi akar masalah. Adapun partai politik (parpol) memiliki peran vital untuk memutus mata rantai politik uang yang sudah merajalela.

Untuk itu, dalam rangka memperkuat integritas partai politik dan mendorong pemilu yang  bersih serta transparan, KEMITRAAN melalui Program INTEGRITAS menyelenggarakan Pelatihan Partai Politik Berintegritas di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 12-13 September 2024 yang diikuti oleh 37 peserta. Mereka merupakan para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Pelatihan ini merupakan bagian dariupaya jangka panjang untuk kepercayaan publik terhadap demokrasi. Program ini juga menjadi langkah strategis untuk, memastikan agar para pemimpin partai politik memiliki pengetahuan  untuk menjadi peserta pemilu yang berintegritas.

Melalui pelatihan ini, KEMITRAAN juga berharap dapat memperkuat komitmen partai politik untuk mengadopsi budaya integritas dan antikorupsi di internal organisasi mereka. Selain itu, pelatihan juga bertujuan meningkatkan pengetahuan para pengurus partai terkait etika politik, pengorganisasian partai, serta strategi pemenangan elektoral tanpa politik uang. Dengan demikian, partai-partai politik di Indonesia dapat menjadi aktor penting dalam menciptakan pemilu  bersihdan demokrasi yang berkualitas.

Dalam pelatihan akan dikupas pemahaman mengenai etika politik, ideologi partai, pendanaan, hingga strategi komunikasi politik yang bertujuan membangun kepercayaan publik. Peserta juga akan mendapatkan wawasan mengenai pendidikan politik masyarakat serta cara menyikapi dan menyelesaikan isu-isu sosial politik kontemporer dengan pendekatan yang etis dan berintegritas.

Manajer Program INTEGRITAS KEMITRAAN, Danardono Siradjudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diharapkan anggota partai politik dapat menjadi agen perubahan yang berperan penting dalam menciptakan pemilu dan pilkada yang lebih kredibel.

”Ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hasil pemilu, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang kita jalankan,” ujar Danardono

Danardono mengatakan, tanpa komitmen kuat dari partai politik untuk menjunjung tinggi integritas dan antikorupsi, sulit untuk menciptakan proses pemilu yang adil dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak para peserta pelatihan untuk berperan aktif dalam mendorong perubahan positif di dalam partai masing-masing, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Setelah sukses digelar di Kupang, pelatihan serupa akan dilaksanakan di beberapa kota lain di Indonesia, yaitu:

– DKI Jakarta pada tanggal 17-18 September 2024

– Medan, Sumatera Utara pada tanggal 19-20 September 2024

– Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 24-25 September 2024

Program Pelatihan Partai Politik Berintegritas ini menjadi bagian dari proyek jangka panjang KEMITRAAN untuk mendorong demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Partai politik sebagai ujung tombak demokrasi diharapkan tidak hanya menjadi peserta dalam pemilu, tetapi juga mampu menggerakkan perubahan yang mendukung pemilu yang jujur dan adil.

Melalui pelatihan ini pula partai-partai politik di Indonesia diharapkan semakin menyadari pentingnya menjaga integritas dalam setiap langkah politik mereka. Dengan demikian mereka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi politik di Indonesia.

Bagi anggota partai politik yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini, pendaftaran masih dibuka melalui tautan berikut: [https://bit.ly/parpolberintegritas]. Peserta diharapkan segera mendaftarkan diri mengingat keterbatasan kuota pada setiap sesi.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.