Beranda / Media Coverage

For-DAS Bulukumba Rancang SK Gubernur Soal Daerah Aliran Sungai

1 Maret, 2024 Admin

Suasana penyusunan rancangan SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan DAS Baonto, Apparang, Raowa di Hotel Same Resort Bira Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/2/2024)

Forum Daerah Aliran Sungai (For-DAS) Bulukumba menyusun rancangan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Pengelolaan DAS Baonto, Apparang, Raowa. Kegiatan telah berlangsung di Ballroom Hotel Same, Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sabtu, 24 Februari 2024.

Salah satu anggota For-DAS Bulukumba, Dr.Maskur yang juga hadir mewakili Ketua For-DAS Bulukumba, mengungkapkan bahwa rancangan SK Gubernur tersebut dibuat sebagai legalisasi dari dokumen RP-DAS Baonto, Apparang, dan Raowa yang telah dibuat sebelumnya.

Maskur menjelaskan RP-DAS memuat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang kemudian menjadi acuan, masukan dan pertimbangan bagi rencana kegiatan pembangunan tingkat provinsi atau tingkat daerah dalam pelestarian atau pengembalian fungsi DAS.

Dalam dokumen tersebut secara khusus menjadikan DAS Apparang, DAS Raowa, dan DAS Baonto sebagai sasaran. Di mana ke tiga DAS ini berada atau melewati kawasan adat Ammatoa Kajang.

“Jadi dokumen ini (RP-DAS) berisi analisis karakteristik sistem DAS meliputi karakteristik biofisik DAS, karakteristik sosial, ekonomi dan kelembagaan,” papar Maskur.

“Selanjutnya, analisis permasalahan, merumuskan strategi pengelolaan, dan melakukan sinkronisasi program dan rencana jangka panjang pengelolaan DAS di Apparang, Raowa, dan Baonto,” tambahnya.

Maskur juga menyampaikan, bahwa Dokumenter pengelolaan DAS nantinya akan disinkronkan dengan visi-misi kepala daerah baik itu Gubernur Sulawesi Selatan maupun Bupati Bulukumba.

Apalagi menurutnya, Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf juga sangat serius dalam pembangunan Kabupaten Bulukumba berbasis lingkungan hidup.

Dalam beberapa kali kesempatan, Bupati selalu memberikan imbauan soal pembangunan khususnya di sektor pertanian yang berkelanjutan.

“Pak Bupati tentu mendukung penuh program-program pelestarian lingkungan utamanya dalam sektor pertanian, olehnya saya berharap dokumen RP-DAS ini bisa menjadi rujukan dalam pembangunan di Kabupaten Bulukumba,” harap Maskur.

Maskur juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung pembentukan For-DAS Bulukumba serta penyusunan RP-DAS Bulukumba.

“Secara khusus kami berterimakasih kepada Payo-payo, OASE, KEMITRAAN, dan Adaptation Fund yang telah mengkoordinir kegiatan ini,” tukas Maskur. 

Sumber: radarselatan.fajar.co.id

For-DAS Bulukumba Rancang SK Gubernur Soal Daerah Aliran Sungai, Bagaimana Penambang Ilegal?

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali