Beranda / Media Coverage

Eks Wakil Ketua KPK: Ranking IPK Indonesia Anjlok Akibat Revisi UU KPK

Reporter: Rizky Suryarandika

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif merespons buruknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk periode 2023. Laode menilai hal ini terjadi sejak revisi UU KPK pada 2019.

IPK di Indonesia duduk di level 34 pada 2023. Skor IPK Indonesia ini tidak berubah dari tahun 2022. Namun parahnya, peringkat Indonesia dalam IPK global turun dari peringkat 110 ke peringkat 115.

“Setelah UU KPK direvisi, kita dapat skor 34. Singapura stabil bagus selalu top ten, Indonesia selalu stabil rendah,” kata Laode dalam peluncuran IPK Indonesia yang digelar Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (30/1/2024). 

Tercatat, skor IPK Indonesia sempai mencapai skor tertinggi yaitu 40 pada 2019. Ini merupakan perolehan tertinggi di era reformasi. Namun prestasi ini tidak lama karena setahun berselang terjun bebas ke angka 37. Laode mengamati penurunan itu berhubungan dengan revisi UU KPK pada penghujung 2019.

“Ketika UU KPK direvisi lembaga KPK dari independen jadi eksekutif, tidak cukup setahun langsung drop IPK (Indonesia),” ujar Laode. 

Oleh karena itu, Laode meminta pemerintah agar menindaklanjuti temuan TII dengan aksi nyata pemberantasan korupsi. Salah satu caranya dengan kembali memperkuat KPK seperti sebelum revisi UU KPK 2019.

“KPK harus jadi motor (pemberantasan korupsi) ke depan dengan catatan lembaganya harus bersih,” ujar Laode. 

Selain itu, Laode mengingatkan supaya temuan ini tak diabaikan atau dianggap angin lalu oleh Pemerintah. Sebab pemerintah kerap berkelit bahwa skor IPK hanya persepsi semata. 

“Pemerintah selalu bilang itu (IPK) kan persepsi, bukan kenyataan. Saya pikir alasan itu tidak boleh lagi,” ujar Direktur Eksekutif Kemitraan itu. 

Laode juga menegaskan perhitungan IPK Indonesia dilakukan dengan metodelogi yang dapat dipercaya. Sehingga Laode meyakini temuan IPK Indonesia 2023 sudah mendekati realita di lapangan. 

“Yang menilai itu pengusaha dan ahli, tidak bisa diatur nilainya. Karena sumber data (IPK) juga dipakai terus,” ucap Laode. 

Diketahui, Singapura menjadi negara dengan IPK tertinggi di Asia Tenggara pada 2023 dengan skor 83. Sedangkan Malaysia mendapat skor 47 pada 2023. Adapun Myanmar terendah di Asia Tenggara dengan skor 20 di 2023.

Indeks Persepsi Korupsi merupakan indikator komposit yang diterbitkan oleh transparency international sejak 1995. Indeks ini mengkalkulasi korupsi sektor publik ini berdasarkan persepsi pengusaha dan penilaian ahli. Indeks ini mengukur 180 negara yang disurvei termasuk Indonesia. Skornya mulai dari 0 sampai 100 dimana semakin tinggi skornya maka semakin tidak korup negara tersebut. 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.