Beranda / Publication

Women and Anti Corruption

There are two focuses that need to be done by anti-corruption women in Indonesia; not allowing fraud to occur in the surrounding environment, and focusing on eliminating fraudulent practices in the basic public service sector (education and health). 

“If these (3 focuses) are programmed properly, Indonesia will be better off in the future.” This was conveyed by the Executive Director of the Partnership, Laode M. Syarif when he was a resource person for a discussion on the theme of Women and Anti-Corruption organized by SPAK (I am Anti-Corruption Woman) and the Partnership. 

According to Laode, women can be involved in preventing corruption in the education sector. But according to him, first, women must know their rights, for example the right not to give gifts to teachers. 

“In Singapore, the activity (giving money or gifts to teachers) is actually considered a crime,” Laode said. 

He added, the practice of giving tutoring is also commonly done by teachers in the lion’s land. But it is strictly forbidden to give tutoring to students who attend the school where he teaches. 

“To avoid a conflict of interest,” said KPK commissioners 2015-2019 period. 

On this occasion, Laode also highlighted the corrupt practices carried out by female officials. 

“Corruption has no gender. If they really maximize their potential, women will be more powerful in the future,” he said. 

The opportunity to serve must be used to make changes and it is proven, “for example, Mrs. Risma is known to be clean, she cleans Surabaya (from budget misappropriation practices) with e-planning and e-budgeting,” and also another example, “Ulfa, SPAK agent in the Police, she created a desk program without drawers.”  

Not only officials, women housewives can also contribute to preventing corruption. Laode advised, “a wife must keep her husband from being corrupt, because if the husband is corrupt it will have an impact on his wife, children, mother, in-laws and family, because they are considered to be enjoying the results.” 

One way is, the wife must ask her husband when he gets money that does not match the amount of his husband’s income. 

In the context of the anti-corruption women’s movement in Indonesia, the figure who is also a law lecturer at Hasanuddin Makassar University appreciates the SPAK movement which is quite massive in bringing about change, and spreading positive energy to this nation. 

Positive energy also needs to be spreaded by the media, one of which is by appointing female officials who have an interest in corruption issues. “So far, the media has mostly reported negative news, instead of positive news.” 

He hoped that SPAK would be more progressive in spreading the anti-corruption virus to the village level, considering that the circulation of money after the village fund was very large, while the KPK could not take action because it was not a state administrator. 

Therefore, he also encouraged the KPK to pay more attention to anti-corruption women’s movements in Indonesia. 

Regarding answering questions from discussion participants, Laode enthusiastically shared his experience asking the Ambassador of the country with the best corruption perception index in the world, Denmark. 

“Since childhood, children are taught that public and private stuff are different, if there is chalk or marker from school, should not be used to draw on a personal book. Including not being able to damage public goods, because they are paid using people’s taxes,” Laode said, also about the teachings that made an impression when they became public officials. 

Laode also shared tips when answering questions about how to prevent corruption, which is to be honest with yourself and friends first. Next, use the prophet’s formula when you see something evil, that is, prevent it with your hands, if you can’t do it verbally and finally with prayer. “But the latter is as weak as faith,” he said. 

Lastly, never vote for a paying official (at the time of election). “If you pay, it means that you pawn your idealism and voice with a very small nominal, only Rp. 100-200K,” he concluded. 

Watch the full discussion of Mr. Syarif with SPAK on: Youtube KEMITRAAN 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.