Beranda / Publication

Resilient to Climate Change with a Backyard

A PARTNERSHIP supported by the Adaptation Fund, in the program “Community for Forest-Food Based Management in Saddang Watershed,” has changed the local community’s view that women also have an equal position in managing forest products and participating in food security. The program involves women in the membership of Forest Farmer Groups (KTH) and Farmer Group Associations (Gapoktan).

A total of 350 Kajang indigenous women in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province, spread across 13 villages and 1 sub-district, have successfully utilized their home yards for vegetable production. This effort is part of climate resilience adaptation, which helps the community face challenges such as difficult access to water and pest attacks on crops that are common in gardens far from where they live.

Previously, Kajang indigenous women had to travel long distances to grow vegetables in their gardens, facing challenges such as crop pests and wild boar attacks. On the other hand, the Kajang community has houses on stilts with large yards, which are usually used to grow tarung trees or fruits, but have not been optimized for vegetable production.

The Field School (Sekolah Lapang) Program, which was implemented by the Oase Consortium and Payo-Payo, provided assistance to Kajang women to increase their knowledge and capacity in dealing with climate change. The three main activities carried out include; (1) mapping of water sources around the village, (2) planting vegetables in the yard, and (3) making organic fertilizer.

This program is part of the initiative “Adapting to Climate Change through Sustainable Integrated Watershed Governance in Indigenous People of Ammatoa Kajang Customary Area in Bulukumba Regency,” which is run by Oase Consortium and Payo-Payo as the Executing Entity, with KEMITRAAN as the National Implementing Entity.

As a outcome, in Tana Toa Village, the Peti Group not only successfully grew vegetables but also revived the plastic waste bank. In Jawi-Jawi Village, Ibu Asniar, one of the group members, successfully developed an independent vegetable nursery and taught it to other members so that they would not depend on program funds.

In Tugondeng Village, the program has proven to be very effective in helping 25 female-headed households find sustainable economic alternatives through the utilization of home gardens. The program not only assists them in meeting their daily food needs, but also provides an opportunity to earn valuable additional income that significantly improves family welfare.

With this success, the Field School program is a clear example of how women’s economic empowerment can have a real positive impact on local communities.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.