Home / Publication

Pemuda Lintas Agama Bersatu Lawan Politik Uang di Pilkada Serentak 2024

JAKARTA – Gusdurian Jakarta bersama alumni Training of Trainer (ToT) Ketahanan Pemilih terhadap Politik Uang akan mengadakan diskusi terbuka bertajuk “Strategi Pemuda Lintas Iman Melawan Politik Uang.” Acara ini didukung oleh KEMITRAAN, bekerja sama dengan KOPEL dan Gusdurian Jakarta, bertujuan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya integritas dalam proses pemilu di Indonesia. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak dalam melawan politik uang di Pilkada Serentak 2024.

Sebagai kelanjutan dari ToT sebelumnya yang dilakukan di lima provinsi (Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan), diskusi kali ini mengundang pemuda lintas agama dari beragam komunitas di Jakarta untuk berbagi pengalaman dan merumuskan strategi kampanye anti-politik uang. Dalam kegiatan ini, peserta akan berdiskusi tentang pentingnya ketahanan diri dalam menghadapi tawaran politik uang, serta menyusun rencana aksi dan kampanye digital untuk menyebarluaskan pesan-pesan anti-politik uang.

Hal ini penting dilakukan mengingat politik uang makin dianggap lumrah oleh masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia. Temuan survey Indikator menyatakan pada Pemilu 2019 sebanyak 9,8 persen pemilih menyatakan menolak politik uang. Sedangkan di Pemilu 2024 jumlah pemilih yang menolak politik uang menurun ke angka 8 persen. Selain itu, jumlah pemilih yang mendasarkan pilihannya karena uang meningkat dari 28 persen di Pemilu 2019 menjadi 35 persen di Pemilu 2024. Temuan tersebut sangat mengkhawatirkan dan makin mengukuhkan nilai penting acara diskusi anti-politik uang yang diselenggarakan pemuda lintas iman ini.

Paulus Sihombing, Ketua Pemuda Jemaat GKP “EBENHAEZER” Cawang dan alumni ToT, menyatakan
perlunya membangun kesadaran bersama bahwa pemilu yang bersih tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga negara.

“Dengan kolaborasi lintas iman, kami berharap dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan
pemahaman pemuda tentang bahaya politik uang,” ujar Paulus.

Fitriah dan M. Alif Khatami, Penggerak Gusdurian Jakarta sekaligus alumni ToT, juga akan turut hadir sebagai pembicara dan fasilitator dalam diskusi ini. Sementara itu, perwakilan dari Bawaslu Provinsi Jakarta akan memberikan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan politik uang di lapangan, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai teknis pelaporan pelanggaran dalam pemilu, khususnya Pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi.

Acara diadakan di Rumah Pergerakan Griya Gusdur, Jl. Taman Amir Hamzah No. 8, Menteng, Jakarta
Pusat, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Diskusi ini akan diikuti oleh sekitar 60 peserta yang mewakili
berbagai komunitas lintas agama, termasuk kelompok difabel dan komunitas penghayat kepercayaan.

Diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan strategi kampanye digital yang akan dibagikan oleh pemuda lintas agama, demi terciptanya pilkada yang lebih bersih dan berintegritas. Melalui kolaborasi dan edukasi lintas agama ini, para peserta akan didorong untuk menyebarkan narasi positif anti-politik uang di berbagai platform digital dan komunitas masing-masing.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.