Beranda / Publication

KEMITRAAN as 2020 Think Tank with The Most Significant Impact on Public Policy

The Partnership for Governance Reform received international recognition. In the 2020 Global Go To Think Tank Index (GGTTTI) Report, the Partnership is included in the 2020 Think Tank with The Most Significant Impact on Public Policy category, which is one of the civil society organizations capable of providing the most significant impact on public policy in Indonesia. 

This index was developed by the Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) of the Lauder Institute at the University of Pennsylvania, USA, which consistently conducts research on the role played by policy institutions in government and civil society around the world. Often referred to as a “think tank”, the TTCSP examines the evolving role and character of public policy research organizations. 

Over the past 30 years, TTCSP has developed and led a series of global initiatives that have helped bridge the gap between knowledge and public policy such as international peace and security, globalization and governance, international economics, environmental issues, information and society, poverty alleviation, and global healthcare. 

This international collaborative effort is designed to build a network of regional and international policy institutions and communities that improve policy making while strengthening democratic institutions and civil society around the world. 

TTCSP collaborates with leading scholars and practitioners from think tanks and universities around the world, on collaborative efforts and programs and produces the annual Global Go To Think Tank Index that ranks the world’s leading think tanks in various categories. This index is often used to identify and recognize centers of excellence in policy research, forging knowledge and policy partnerships. 

Quoted from the GGTTTI 2020 report, Director of TTCPS James G. McGann expressed his very high appreciation for the support provided by more than 11,000 Think Tank institutions, as well as 3,974 academics, journalists, policy makers, scholars, executives of Think Tank institutions, and donor agencies. 

GGTTTI 2020 provides a ranking based on three major categories, namely by region/region (8 sub-categories), based on research focus (15 sub-categories), and based on special achievements (20 sub-categories). 

A total of 37 Think Tank institutions from Indonesia were also assessed in the 2020 GGTTI. In addition to the Partnership, there are 8 other institutions from Indonesia that received rankings from various categories and sub-categories in the 2020 GGTI. 

View full GGTTTI Report 2020 here.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.