Home / Publication

Inklusi Day 2023: Wujudkan Indonesia Rumah Bagi Semua

KEMITRAAN sebagai mitra program INKLUSI melalui program Estungkara bertujuan mendorong pemenuhan hak kewarganegaraan bagi kelompok adat khususnya perempuan, anak dan disabilitas. Berbagai strategi intervensi akan dilakukan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan ekonomi, penguatan kapasitas dan pendidikan kritis agar perempuan adat setara dengan kaum laki-laki dalam tatanan masyarakat.

Salah satu kegiatan besar tahun ini yang telah terselenggara pada tanggal 24-26 Agustus 2023 adalah Inklusi Day yang melibatkan pemerintah, CSO dan masyarakat adat. Sulawesi Community Foundation (SCF), sebagai salah satu mitra pelaksana program Estungkara menjadi pelaksana Inklusi Day di Desa Bonto Somba dan Bonto Manurung, Kabupaten Maros. Di kedua wilayah ini, SCF turut mendorong terbentuknya kelompok-kelompok wanita tani sebagai upaya mendorong kemandirian perempuan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini yang kemudian akan menjadi salah satu topik dalam sharing pembelajaran praktik baik dalam rangkaian Inklusi Day.

“Inklusi Day merupakan perayaan keberhasilan untuk menampilkan beberapa praktik baik dan kisah sukses dari program Estungkara yang melibatkan komunitas masyarakat adat untuk meningkatkan perspektif keadilan gender dan keterlibatan kelompok marginal dalam pengelolaan sumber daya alam,” Dewi Rizki, Direktur Program KEMITRAAN.

Dalam penyelenggaraan Inklusi Day, KEMITRAAN dan SCF turut melibatkan Pemerintah Kabupaten Maros dalam persiapannya. Bupati Maros, HAS Chaidir Syam sangat mendukung penyelenggaraan event ini. Hal ini dikarenakan beliau dan jajarannya juga memiliki komitmen dalam mewujudkan desa inklusif di wilayahnya. Desa yang inklusif merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan ruang yang aman dan setara bagi semua warga masyarakat.

“Untuk mewujudkan desa inklusif berarti ada komitmen pemerintah untuk adanya perbaikan data baik untuk warga disabilitas dan kelompok rentan, kemudian bagaimana pemenuhan hak-hak dasar, aspek partisipasi dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan desa, peraturan desa inklusi, penyediaan aksesibilitas dan fasilitas umum,” ujar Bapak Chaidir Syam dalam pernyataannya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Maros ini sejalan dengan semangat yang dibawa dalam penyelenggaraan event Inklusi Day 2023. Sejumlah rangkaian kegiatan Inklusi Day meliputi Cross Learning dari Sikola Inklusi Day yang mengangkat praktik-praktik baik dari komunitas masyarakat adat Cindakko, Bara dan Tanete Bulu. Selain itu juga ada galeri adat dan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan Kelompok kerja POKJA Kabupaten Maros kepada warga setempat.

Selain itu juga ada Talk Show Adat yang menampilkan para narasumber dari berbagai sektor untuk membahas praktik-praktik baik, semangat berkelanjutan, dan penguatan masa depan komunitas masyarakat adat dan ditutup dengan malam Inklusi Day dengan menggelar pertunjukan budaya masyarakat adat Bara, Cindakko dan Tanete Bulu melalui pertunjukkan kesenian, musik, tari, permainan rakyat. Inklusi Day turut dihadiri Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Kabupaten Maros, perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, INKLUSI, 10 mitra CSO pelaksana program Estungkara di 7 provinsi, dan juga masyarakat umum.

“Inklusi Day diselenggarakan untuk menyediakan ruang pembelajaran antar CSO dan komunitas terkait tradisi, adat istiadat, juga sebagai ruang kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam menyelenggarakan layanan publik, dan yang juga menjadi penting adalah untuk melakukan kampanye inklusi sosial,” ujar Yasir Sani, Program Manager Estungkara KEMITRAAN.

Tahun ini, Inklusi Day mengangkat tema “Wujudkan Indonesia Rumah Bagi Semua”. Tema ini sesuai dengan semangat Pemkab. Maros dalam memberikan ruang aman dan inklusif bagi warga masyarakat, terutama mereka yang rentan dan marginal, seperti masyarakat adat. Harapannya event ini tidak hanya terselenggara sebagai perayaan seremonial, namun lebih jauh menjadi tonggak semangat untuk merealisasikan inklusivitas secara nyata dalam masyarakat.

“Kami warga Desa Tanete Bulu merasa senang dan bangga bahwa wilayah kami menjadi lokasi untuk perayaan Inklusi Day ini. Ini menjadi semangat juga bagi kami untuk semakin maju dan terus belajar, terutama bagaimana kita memanfaatan sumber daya yang sudah kita miliki saat ini,” ujar Ayu Andira, Ketua KWT Pangkalaeng serta warga Desa Tanete Bulu, Maros, Sulawesi Selatan.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.