Home / Program

Desa Peduli Gambut

1 April, 2020 Admin

Deskripsi

Merespons kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk dengan mandat untuk mempercepat upaya restorasi 2 juta hektar lahan gambut di 7 provinsi prioritas dan mengembalikan fungsi hidrologis hingga tahun 2020.

Dalam rangka memenuhi target pencapaian tersebut, BRG berkolaborasi dengan masyarakat, pihak swasta, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil. Secara lebih spesifik terkait program pembangunan desa, BRG menargetkan 1.000 desa gambut yang berada di dalam dan sekitar 1.030.000 hektar lahan gambut (BRG, 2017) sebagai target restorasi di bawah naungan program Desa Peduli Gambut (DPG).

Sejak tahun 2018, KEMITRAAN diberi mandat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPG di 109 desa (setara dengan 11 persen dari total target restorasi BRG) di 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG. Total luas lahan gambut yang tercakup dalam proyek DPG adalah sekitar 110.000 hektar. Tujuan proyek ini adalah memfasilitasi perumusan dan implementasi kebijakan restorasi lahan gambut di 109 DPG dan tambahan 150 desa di 7 provinsi.

Proyek DPG diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut
hasil sebagai berikut:

1) pengelolaan lahan gambut berkelanjutan diterapkan di desa-desa DPG;

2) restorasi gambut diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan desa dan hak-hak tenurial masyarakat ditingkatkan di desa-desa DPG; dan

3) pengelolaan lahan gambut berkelanjutan model DPG didokumentasikan dengan baik dan efektif sehingga dapat ditingkatkan dan direplikasi.

Lewat program ini KEMITRAAN telah membentuk Program Tata Kelola Gambut melalui Proyek DPG bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan keberlanjutan restorasi gambut setelah tahun 2020. Untuk menjalankan kegiatan restorasi gambut di lapangan, proyek ini telah menempatkan 109 fasilitator desa di setiap desa. Fasilitator desa mengambil peran penting dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan restorasi triple-bottom line (pembasahan, revegetasi, dan revitalisasi) untuk seluruh kegiatan restorasi gambut.

Capaian

Kolaborasi antara KEMITRAAN dan pemerintah daerah telah menghasilkan keberlanjutan restorasi gambut melalui penetapan Rencana Kawasan Pedesaan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati, Rencana Kawasan Pedesaan memiliki konsekuensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun kerja sama antardesa dalam berbagai kegiatan restorasi gambut. Kebijakan Zona Desa diatur di bawah Kementerian Desa. Kebijakan Zona Desa pun telah memberikan kesempatan untuk membangun kolaborasi antarpemerintah desa sesuai dengan karakteristik Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Donor

Kedutaan Besar Norwegia

Periode Proyek

Oktober 2018 – Maret 2020

Mitra Pelaksana

Badan Restorasi Gambut dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali