Home / Media Coverage

Diambil Paksa Pemerintah, Tanah Adat Kami Dihargai Rp 30.500…

Oleh FRANSISKUS PATI HERIN

Pemerintah secara sepihak menentukan harga tanah, tanaman tumbuh, dan bangunan di atasnya. Warga merasa tidak adil.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINHamparan lahan untuk pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam proses pembangunan, Rabu (21/8/2024). Luasannya sekitar 700 hektar.

Sudah lebih dari satu jam, Mateus Phui (62) terpaku di tengah kebun. Sendirian. Petani itu menunduk, menjumput butiran tanah, lalu memasukkan ke dalam kantong baju. Setengah berbisik, ia mengucapkan salam perpisahan pada roh tanah yang dirasa telah menyatu dengan dirinya.

”Leluhur, jangan marah saya. Saya tidak mau lepas tanah ini, tetapi pemerintah yang paksa ambil. Maafkan saya, maaf…, maaf…,” ujar kakek itu dengan suara lirih pada Rabu (21/8/2024) pagi itu.

Tanpa sepengetahuan dia, lahan itu dipatok dan diukur menjadi bagian dari areal pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Ia menjadi orang terakhir yang melepas tanah setelah sebagian besar masyarakat sudah menerima ganti rugi dari pemerintah. ”Pemerintah bilang bahwa kalau tidak mau lepas sekarang, tidak akan lagi diproses ganti rugi. Saya harus urus sendiri ke pengadilan,” ujarnya.

Pengadilan dimaksud berada di Bajawa, Kabupaten Ngada, sekitar tiga jam perjalanan dari kampungnya. Tak pernah berurusan dengan hukum, ia tidak tahu harus ke mana. Oleh karena itu, ia ikut saja maunya pemerintah, melepas tanah leluhurnya itu.

Butiran tanah yang ia ambil di tengah kebun itu disimpan agar dirinya selalu dekat dengan roh tanah. Itulah cara dia merawat relasi dengan tanah tempat ia hidup, bertani, beternak, memuja pemilik semesta, dan berkomunikasi dengan leluhur.

Mungkin bagi sebagian orang, apa yang dilakukan Mateus terbilang aneh. Namun, bagi Mateus dan masyarakat adat setempat, petani adalah tanah. Relasi petani dan tanah tak bisa dipahami oleh mereka yang tak punya empati pada petani dan tanah.

Dengan meminta maaf kepada leluhur dan menjumput butiran tanah, ia berharap leluhur bisa memaafkannya. Sebab melepas tanah, apalagi dengan menerima uang sebagai ganti rugi, itu sama dengan menjual tanah. Menjual tanah dilarang hukum adat.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN.
Seorang perempuan adat menunjukkan hamparan lahan mereka yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8/2024). Lahan itu terkesan diambil secara paksa.

Konsekuensinya tak main-main. Kesialan, sakit penyakit, keretakan rumah tangga, bahkan sampai pada kematian. Musibah semacam itu selalu menghantui. ”Kalau melanggar hukum adat, pasti kena. Kami lebih takut hukum adat daripada hukum pemerintah,” katanya.

Baca juga: Perempuan Penjaga Tanah Adat Rendubutowe

Ambil paksa

Antonius Teke (68), tokoh adat, menuturkan, pembangunan Bendungan Mbay pertama kali diwacanakan pada tahun 2001. Tujuannya untuk mendukung pengairan di persawahan Mbay yang menjadi salah satu sentra pertanian di sisi utara Pulau Flores. Bendungan juga untuk suplai air baku.

Namun, ketika wacana itu dilempar ke publik, langsung menuai perlawanan dari masyarakat di lokasi yang akan terdampak. Ada tiga desa yang terdampak, yakni Rendubutowe, Labolewa, dan Ulupulu. Mereka menolak tim yang datang melakukan sosialisasi.

Relasi petani dan tanah tak bisa dipahami oleh mereka yang tak punya empati pada petani dan tanah.

Kala itu, masyarakat juga menghadang mobil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea yang hendak mendatangi lokasi. Mobil Jacob dicegat di pertigaan Aegela, sekitar 17 kilometer dari lokasi. Padahal, Jacob tak lain adalah putra Nagekeo.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN.
Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dalam proses pembangunan, Rabu (21/8/2024). Bendungan itu merupakan salah satu proyek strategis nasional. Anggaran pembangunannya sekitar Rp 1,4 triliun.

Tahun 2015, wacana itu kembali dimunculkan pemerintah pusat. Namanya bukan lagi Bendungan Mbay tetapi diubah menjadi Bendungan Mbay Lambo. Lambo merujuk pada nama lokasi bendungan, sedangkan Mbay adalah lokasi pertanian.

Bendungan itu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Di era Presiden Joko Widodo, banyak bendungan dibangun di seluruh Indonesia, termasuk di NTT. Semua sumber daya dikerahkan untuk mewujudkan proyek itu, termasuk aparat keamanan yang cenderung represif.

Ketika masyarakat masih solid mendukung, beberapa tokoh kunci diintimidasi dan mendapat kekerasan, termasuk ibu-ibu. Masyarakat dipecah belah dengan hadirnya kelompok pro-pembangunan. Konflik horizontal terjadi hingga sampai kelompok yang menolak dibuat tidak berdaya.

Sambil dinamika itu berjalan, petugas dari Badan Pertanahan Nasional yang dikawal aparat masuk melakukan identifikasi dan pengukuran lahan. Setelah itu datang tim appraisal untuk menilai. Proses itu berlangsung sepihak. ”Hasilnya, tanah adat kami dihargai hanya Rp 30.500 per meter persegi,” ujar Antonius.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN.
Seorang perempuan adat mencuci pakaian di aliran sungai yang nantinya dialirkan ke Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8/2024). Areal sekitar sungai itu akan dikosongkan.

Harga tanah itu terbilang sangat murah. Uang ganti rugi yang diperoleh tidak akan cukup untuk membeli lahan baru dengan kondisi dan luasan yang sama. Harga lahan serupa di tempat terdekat lebih dari dua kali lipat.

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo Yohanis Frederik Malelak mengatakan, tugas timnya hanya melakukan pendataan dan pengukuran. Oleh pemerintah pusat, mereka diberi batas waktu satu bulan. ”Waktu itu yang kawal polisi dan Brimob,” ujarnya.

Ia mengakui, apa yang dilakukan adalah bagian dari perintah yang diberikan secara hierarki. ”Ini perintah dari negara. Mau tidak mau harus dilaksanakan,” katanya. Jika masyarakat yang terdampak tidak puas, ia mempersilakan untuk menempuh jalur hukum.

“Ini perintah dari negara. Mau tidak mau harus dilaksanakan.”

Pengukuran dimulai pada Oktober 2022. Secara keseluruhan, sebanyak 555 bidang dengan luasan 496,14 hektar. Setiap bidang dengan nilai masing-masing tergantung dari luas lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan di atasnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Lukas Mere

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Lukas Mere membantah tuduhan bahwa pemerintah merampas tanah milik masyarakat. Menurut dia, pemerintah malah membayar tanah tersebut dengan memberikan ganti untung. Ia mengajak masyarakat mendukung proyek itu.

Targetnya, kata Mere, paling lama tiga tahun ke depan, bendungan sudah bisa difungsikan untuk mendukung pertanian di Mbay yang memiliki sekitar 6.000 hektar sawah. Selama ini, areal pertanian itu didukung Bendungan Sutami yang mulai beroperasi tahun 1972. Ia meyakini, Nagekeo akan swasembada pangan.

Di sisi lain, Kemitraan Partnership for Governance Reform berkolaborasi dengan Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Program Kesetaraan untuk Menghapus Ketidakadilan dan Diskriminasi hadir di sana. Mereka mengadvokasi warga yang terdampak pembangunan Bendungan Mbay Lambo.

Rakhmat Nur Hakim, Communication Manager Kemitraan Partnership for Governance Reform, mengatakan, pihaknya menemukan banyak warga yang hak-haknya belum terpenuhi. Dalam hitungan ganti rugi oleh pemerintah, banyak variabel luput, seperti tanaman tumbuh dan bangunan di atasnya. ”Kami terus melakukan pendataan,” katanya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINTanaman digusur untuk pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8/2024). Banyak di antaranya tanaman bernilai ekonomi, seperti pandan dan enau.

Pembangunan Bendungan Mbay Lambo kini sedang berlangsung. Bendungan yang menampung air itu telah membuat banyak orang menitikkan air mata. Terpaksa melepas tanah adat dan menerima ganti rugi sangat murah. Hanya Rp 30.500 per meter persegi.

Sumber: Kompas.id

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/28/diambil-paksa-tanah-adat-kami-dihargai-rp-30500

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.